Habiburokhman mengaku pernah berada di kubu oposisi pada periode pemerintahan sebelumnya
Cincin Api Pasifik merupakan jalur cekungan Samudra Pasifik sepanjang 40.000 kilometer yang berbentuk menyerupai tapal kuda.
Komisi III DPR menegaskan proses penyusunan RUU tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan, masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas.
Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Komisi III DPR RI berkomitmen memastikan RUU Perampasan Aset menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan proporsional
Pokoknya itu kalau tindak pidana koruptor, ya itu aset yang dirampas
Sejauh ini ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan untuk dapat dikenakan perampasan aset
Komisi VIII DPR RI mengawal kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat yang mencapai Rp17,89 triliun.
Apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR tersebut sudah sangat tepat dalam upaya mendengarkan masukan dari rakyat Indonesia.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor Imigrasi Denpasar R. Haryo Sakti pada hari ini, Jumat, 28 Agustus 2026.
Kewenangan setiap institusi dari tracing hingga pengembalian aset harus tegas, transparan, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan
Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset ini
Pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi.
Berikut adalah 4 langkah hukum dan administratif yang dapat ditempuh nasabah untuk menuntut kejelasan serta membuka kembali akses dana yang ditahan.
Secara regulasi, pemblokiran simpanan merupakan upaya paksa yang memiliki aturan ketat.
Koalisi masyarakat sipil bersama YLBHI menilai aksi pemblokiran ini melanggar ketentuan hukum.
