Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Foto: elvis/kwp/katakini
JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah meminta DPR RI memperkuat fungsi pengawasan, legislasi, dan penyerapan aspirasi masyarakat guna memastikan kebijakan pemerintah benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan daerah.
"DPR tidak cukup hanya menjalankan fungsi politik, tetapi juga harus mengawal efektivitas penggunaan anggaran negara dan memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak menghambat aktivitas ekonomi di daerah," kata Trubus berbicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Peran DPR dalam Mendukung Peremonomian Nasional," di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Ia mencontohkan sejumlah daerah yang menghadapi tekanan fiskal setelah berkurangnya transfer ke daerah. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut pemerintah daerah lebih kreatif menggali potensi ekonomi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Selain itu, DPR diminta memastikan seluruh regulasi yang disusun mampu menciptakan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama yang memengaruhi kepercayaan investor terhadap Indonesia.
"DPR harus memastikan setiap kebijakan dan regulasi mendukung pertumbuhan ekonomi serta memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat," ujar Trubus.
Ia juga menilai DPR perlu mengawasi pelaksanaan program pemerintah agar manfaat APBN benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, koperasi, dan kelompok ekonomi rentan.
Di sisi lain, Trubus menekankan pentingnya pengawasan terhadap birokrasi agar semakin efisien. Ia menilai penyederhanaan birokrasi dapat mempercepat pelayanan publik sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Menurutnya, DPR juga harus aktif turun ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan persoalan di lapangan, seperti ketimpangan harga energi, kebutuhan pangan, hingga dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan nasional.
"Kolaborasi antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD, perlu diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah," demikian Trubus menekanan.
Kamis, 09/07/2026
