katakini.com

Perludem: Pernyataan Jokowi Berpotensi Pembenar Kecurangan Pemilu

Perludem Minta Jokowi Cabut Pernyataan Pejabat Negara Boleh Tak Netral di Pilpres

Perludem menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan pernyataan dangkal dan berpotensi menjadi pembenar bagi Presiden sendiri, Menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam Pemilu 2024.

Perludem: Putusan PN Jakpus Bertentangan dengan UUD 1945

Perludem: Putusan PN Jakpus Bertentangan dengan UUD 1945

Perludem Ajak Publik Awasi Dugaan Kecurangan Verifikasi Faktual Parpol

Perludem Ajak Publik Awasi Dugaan Kecurangan Verifikasi Faktual Parpol 

Perludem: Presidential Threshold Tak Sejalan Dengan Sistem Presidensial

Perludem:  Presidential Threshold Tak Sejalan Dengan Sistem Presidensial

Perludem: Alasan Penundaan Pemilu Jangan-Jangan Bukan Untuk Rakyat

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimim Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN mewacanakan penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden. Mereka beralasan pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum stabil akibat pandemi.

Perludem: Tarik Ulur Jadwal Pemilu 2024 Anomali

Tidak adanya perubahan pada Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) seharusnya memberi kepastian pada penyelenggaraan pemilu 2024, termasuk terkait jadwal pemungutan suara, sebut Titi Anggaraini.

Perludem Nilai Pembahasan Sistem Pemilu Makin Sulit

Isu krusial sistem pemilu yang selalu berkaitan dengan persaingan antar partai dalam memperoleh kursi, membuat pembahasan menjadi abai terhadap tujuan dari sistem pemilu.

Perludem Temukan Tujuh Persoalan Pilkada Serentak 2020

Masih banyak muncul keraguan di masyarakat untuk mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih.

Perludem Keluarkan Enam Catatan Pilkada 2020

Di khawatirkan bisa terjadi praktik politik uang, berupa pemberian uang tunai, sembako, dan sejenisnya.

Perludem Lanjutkan Uji Materi Ambang Batas Parlemen

Perludem akan mengupayakan kembali konstitusionalitas ambang batas parlemen, untuk pemilu yang adil dan proporsional.

MK Tak Dapat Menerima Gugatan Ambang Batas Perludem

Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum.

Dinasti Politik di Indonesia Cenderung Destruktif, Ini Faktornya

Kompetisi yang berbasis kaderisasi dan berbasis rekrutmen politik yang demokratis tidak muncul.

Perludem Ajukan Uji Materi Ambang Batas Parlemen ke MK

Ambang batas parlemen disebutnya mengganggu prinsip adil dalam konversi suara ke kursi bagi partai politik peserta pemilu dan pemilih yang memberikan suaranya.

Ambang Batas Parlemen 7 Persen Berakibat Banyak Suara Pemilih Terbuang

Dengan PT 4% pada Pemilu 2019 lalu saja mengakibatkan 13.595.842 suara yang terbuang.

Kalau Mau Aman Pilkada Ditunda Pertengahan 2021

Lebih baik kalau pelaksanaan pilkada itu betul-betul diselenggarakan setelah penanganan COVID-19 ini tuntas.