katakini.com

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Legalkan Korupsi

Tanpa reformasi tata kelola, aset sitaan dan barang rampasan berpotensi menjadi objek penyalahgunaan kewenangan melalui manipulasi penilaian

Rieke Diah Pitaloka Desak Usut Tuntas Kasus Pembakaran Santri

Ia menegaskan kasus tersebut tidak boleh dipandang semata sebagai tindak pidana biasa, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional anak yang harus ditangani secara menyeluruh

Legislator PDIP Desak Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Jika pemerintah serius menjadikan KDKMP sebagai instrumen pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, maka arsitektur regulasinya harus dibangun dalam satu regulasi yang utuh

Legislator PDIP Ingatkan Tata Kelola Koperasi Merah Putih Harus Transparan-Akuntabel

Saya mendukung pembangunan desa dan penguatan koperasi sebagai amanat konstitusi. Namun, tujuan yang baik tidak boleh mengabaikan prinsip negara hukum dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Rieke Diah Pitaloka Minta Pelaku Penyiksaan Yuvita Dijerat Pasal Berlapis

Menurut Rieke, kasus yang menimpa Yuvita bukan sekadar tindak penganiayaan biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang melanggar hak asasi manusia

Rieke Diah Pitaloka Minta Negara Jangan Pelit Lindungi Perempuan Indonesia

Menurutnya, negara tidak boleh memberikan tugas yang besar, namun memberikan anggaran yang sangat minim

DPR: Anggaran BPIP Harus Fokus Pembinaan Ideologi Pancasila

Setiap program dan alokasi anggaran yang disetujui harus memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan BPIP.

DPR Soroti Dampak Nyata Anggaran KemenHAM bagi Korban Pelanggaran HAM

Anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung bagi masyarakat diperkirakan hanya sekitar Rp40–50 miliar, atau sekitar 5–6 persen dari total

Rieke Diah Pitaloka Dorong Perpres Reintegrasi Sosial Segera Diterbitkan

Menurut Rieke, Perpres tersebut diperlukan sebagai instrumen nasional untuk mempercepat implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru

Legislator PDIP: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik

Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, jika kewenangan keimigrasian diperdagangkan atau disalahgunakan, dampak buruknya jauh melampaui kerugian keuangan negara

Rieke Diah Pitaloka Sebut Korupsi Izin Tinggal Orang Asing Ancam Kedaulatan Negara

Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia

Rieke Diah Pitaloka Yakin Pemerintah Tak Pandang Bulu Sikat Mafia Haji

Saya yakin Pemerintah tidak akan ragu #sikatMafiaHaji tanpa pandang bulu. Bismillah Allah buka kebenaran dan siapapun dan apa pun kedzoliman

Cegah Haji Ilegal, DPR Dorong Percepat Pengesahan Perpres Tata Kelola Keimigrasian

Perpres Tata Kelola Keimigrasian harus segera dipercepat agar pengawasan terhadap mobilitas WNI, termasuk jemaah haji dan umrah, memiliki payung hukum yang lebih kuat

Prabowo Keluhkan Izin Investasi Berbelit, RUU SDI Disebut Fondasi Perencanaan Pembangunan

Dengan SDI, proses perizinan tak lagi bergantung pada "orang dalam" atau lembar demi lembar aturan teknis sektoral yang kerap saling bertentangan

Legislator PDIP Dukung Dirut KAI Lakukan Perbaikan Tata Kelola Perkretaapian

Saya mendukung Dirut KAI, Pak Bobby yang terus mendorong perbaikan berbasis data transparansi, dan kepatuhan regulasi

Anggota DPR Minta Akses Lintas Udara Dikaji Secara Hati-hati dan Berdaulat

Kedaulatan wilayah udara bukan sekadar isu teknis atau diplomatik, tetapi menyangkut hak dasar warga negara untuk hidup aman dan terlindungi

Lapas Over Kapasitas, Legislator PDIP Beri 5 Rekomendasi Penanganan Narkotika

Rasio petugas yang tidak ideal berdampak pada lemahnya pengawasan, terbatasnya pembinaan, serta meningkatnya potensi peredaran narkotika di dalam lapas

Legislator PDIP Desak Pemerintah Percepat Satu Data Korban Pelanggaran HAM Berat

Menurutnya, terdapat ketidaksinkronan data antar lembaga yang berdampak langsung pada belum optimalnya pemulihan korban

Legislator PDIP Usul Negara Jamin BPJS Kesehatan Korban Pelanggaran HAM

Jaminan sosial adalah hak asasi warga negara. Ini bagian dari HAM yang dijamin konstitusi. Termasuk bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berat masa lalu

Anggota DPR Sebut PBI BPJS Bukan Sekadar Angka tapi Persoalan Nyawa