katakini.com

Karhutla Tak Kunjung Usai, Legislator Desak Evaluasi Kinerja Menteri

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet, mendesak Presiden menetapkan target waktu yang jelas bagi kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.

Kementerian Imipas Tindak Pegawai Diduga Terlibat Praktik Jual Beli Remisi Narapidana

Karhutla Belum Juga Selesai, DPR Minta Kinerja Menteri Dievaluasi

Anggota DPR mendesak Presiden menetapkan target waktu yang jelas bagi kementerian dan lembaga dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026.

Mangkir Panggilan Pertama, KPK Tunggu Kehadiran Nusron Wahid

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Dampak Karhutla Jadi Isu HAM, Komisi XIII DPR Minta Titik Api Diperiksa

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menelusuri titik-titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla)

Penerbangan Gagal Mendarat akibat Asap Karhutla, Kemenhut Didesak Bertindak

Pandangan saya, Kementerian Kehutanan harus mengambil langkah konkret dengan segala upaya yang diperlukan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di Papua.

Puan Minta Pertamina Tambah Pasokan BBM di Bali

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pertamina bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menambah pasokan BBM di Bali.

Menhut Bakal Cabut Izin 5-6 Perusahaan Terlibat Karhutla, Polisi Hutan Ditambah

Ini tidak akan berhenti, tidak hanya perusahaan kecil yang besar sekalipun apabila kita temukan pelanggaran akan kita tindak

DPR Minta Kemenperin Perketat Pengawasan PT Semen Baturaja Soal Debu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Kemenperin memperketat pengawasan terhadap PT Semen Baturaja menyusul pencabutan sanksi administratif atas keluhan polusi debu.

Legislator Apresiasi Komdigi Tertibkan Akun Jutaan Anak, Dorong Platform Perkuat Perlindungan Digita

Perpres Ojol Disahkan, Komdigi Siapkan Aturan Transparansi Harga Antar Makanan-Barang

Di dalam Pasal 11 ayat 4 di Perpres ini, Komdigi bertanggung jawab untuk menetapkan biaya jasa transportasi pengantaran barang dan makanan

Menag Dorong Pendekatan Keagamaan Adaptif Hadapi Perkembangan AI

Oleh karena itu, strategi dakwah dan pembinaan keagamaan dituntut untuk bertransformasi agar tetap kontekstual dan adaptif

Mangkir Pemeriksaan KPK Ultimatum Menteri Nusron Wahid

KPK mengultimatum Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

Nusron Wahid Disentil KPK Usai Tak Penuhi Panggilan

Ketua KPK Setyo Budiyanto mempertanyakan alasan mangkir atau ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Kasus HGB, KPK Penggil Nusron Wahid Pekan Ini

KPK sudah melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada pekan ini.

Mensos Target 50 Persen Penduduk Terdata Perlinsos Desember 2026

Mensos Gus Ipul mengatakan, pemerintah menggunakan Perlinsos Digital sebagai upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan terkait penyaluran bantuan sosial tepat sasaran

Sukamta Minta Menlu Baru Konsisten Soal Perjuangan Palestina

Untuk Palestina, bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi harus berjalan seiring dengan perjuangan mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka

Komdigi Ingatkan Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Pelindungan Sisa Kuota

Harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif, yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan

Komdigi Tampung Keluhan soal Sisa Kuota Internet Tak Boleh Hangus

Kami akan terus memantau implementasi di lapangan dan meminta operator melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perlindungan sisa kuota sesuai dengan putusan MK

KPK Sita Ratusan Juta dari Kanwil BPN Jatim

KPK menyita uang senilai ratusan juta rupiah usai menggeledah Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Kamis, 24 September 2026.