katakini.com

Bob Hasan Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuk Pasal Konkret

Perampasan aset harus digagas dalam bentuk apakah dia ini bagian daripada predikat crime, apakah merupakan pidana tambahan, apakah dia pidana asal, apakah pidana tambahan dalam konteks akibat perbuatan asal tadi

Iman Sukri: Masyarakat Adat Sudah Eksis Sebelum Indonesia Berdiri, Perlu Diatur dalam UU

Pasha Ungu Desak APH Tindak Tegas Promo Miras Pakai Ayat Al-Qur`an

Prinsipnya, APH harus mengambil tindakan. Jangan sampai masyarakat atau umat Islam mengambil kesimpulan sendiri. Amarah rakyat akan lebih banyak

DPR Ingatkan Kepala Daerah Tak Main Anggaran, Prioritaskan Kepentingan Rakyat

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar pengelolaan anggaran pemerintah daerah tidak boleh hanya berorientasi pada tingkat penyerapan anggaran

Puan Soroti Dampak Kebakaran Bromo: Jangan Biarkan Warga Tanggung Beban Bencana

Puan mengatakan, prioritas utama saat ini adalah memastikan kebakaran segera dipadamkan guna mencegah api meluas dan melindungi masyarakat sekitar dari dampak yang ditimbulkan

DPR Dukung Pemerintah Perketat Naturalisasi WNA, Cegah Penyalahgunaan Status WNI

Muzani mengatakan, pertemuan dengan BPK penting untuk memperoleh gambaran mengenai hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Pemerintah Serahkan Surpres ke DPR, Ada Calon Gubernur BI hingga Bos OJK

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, penyerahan surpres tersebut dilakukan setelah pemerintah berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI

DPR Minta Aparat Penegak Hukum Usut Tuntas Temuan Senjata di Sekolah Jaksel

Kami memandang temuan berbagai barang, baik yang diduga berupa senjata api maupun barang lain di lingkungan salah satu sekolah di Jakarta Selatan merupakan persoalan yang sangat serius dan harus diusut secara menyeluruh, profesional, serta transparan oleh aparat penegak hukum

Anggota Baleg DPR: RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Kekhususan Daerah

pengaturan mengenai masyarakat adat tidak dapat diseragamkan secara nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik, sistem adat, dan dasar hukum yang berbeda

Legislator Nilai Sosok dari Kalangan Nonmiliter Tetap Miliki Peluang jadi Wamenhan

Apabila nantinya posisi tersebut diisi oleh sosok dari kalangan nonmiliter, saya kira hal itu tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang otomatis menimbulkan gesekan dengan TNI

Karhutla Gunung Bromo Meluas, Legislator Desak Kemenhut Gerak Cepat-Perkuat Pencegahan

Kementerian Kehutanan harus bergerak cepat, bukan hanya fokus memadamkan api, tetapi juga memperkuat langkah-langkah pencegahan agar kebakaran serupa tidak terjadi di daerah lain

Legislator Minta Kemenhut Perkuat Langkah Pencegahan Karhutla

Karhutla ini terjadi hampir setiap tahun dan bahkan di lokasi yang sama. Seharusnya Kementerian Kehutanan sudah memiliki langkah antisipasi sejak awal sehingga kebakaran bisa dicegah sebelum meluas

Legislator Nilai Putusan Sela Kasus Vidi Jadi Koreksi Penting bagi Penegakan Hukum

Negara hukum tidak boleh membiarkan seseorang kehilangan kemerdekaannya berdasarkan dakwaan yang kemudian dinyatakan batal demi hukum

Legislator Dorong Usut Tuntas Dugaan Pelecehan Pasien BPJS oleh Oknum Nakes

Terlepas bagaimana kronologi medisnya, setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati

Legislator Dorong Pariwisata Berkualitas demi Tingkatkan Belanja Wisman

Capaian kunjungan wisman selama semester I 2026 patut diapresiasi. Namun, pemerintah tetap perlu meningkatkan kualitas sektor pariwisata agar manfaat ekonomi yang dihasilkan semakin optimal.

Tukin TNI Naik, DPR Dorong Gaji dan Tunjangan Guru Juga Dinaikkan

DPR Soroti Minimnya Faktor Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut

Pimpinan Komisi III DPR Batah Isu Surpres Pergantian Kapolri

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah kabar yang menyebut telah terbit surat presiden (surpres) terkait penggantian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

Legislator Ingatkan BPJS Ketenagakerjaan Harus Jadi Teladan Penerapan Standar Keselamatan

Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina memberikan catatan kritis terkait penggunaan metode fire walk atau berjalan di atas bara api dalam pembentukan karakter calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan

DPR Kaji Wacana Sistem E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mewacanakan penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) khusus bagi pemilih Indonesia di luar negeri pada Pemilu 2029