JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengkritisi rencana pemerintah menyiapkan insentif fiskal Rp1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mempertanyakan urgensi pemberian insentif tersebut di tengah kebijakan efisiensi belanja dan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Politikus Partai NasDem itu menilai pemerintah seharusnya lebih mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri, bukan memberikan tambahan insentif hanya karena kepala daerah mendukung program pemerintah pusat.

“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” kata Irma dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/10).

Ia menegaskan, mendukung program Presiden, termasuk MBG, merupakan bagian dari tanggung jawab kepala daerah. Karena itu, dukungan terhadap program tersebut dinilai tidak semestinya menjadi satu-satunya tolok ukur untuk memberikan penghargaan berupa insentif fiskal.

Irma juga menilai, pelaksanaan MBG berpotensi menggerakkan perekonomian daerah melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan relawan, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak tersebut seharusnya menjadi bagian dari evaluasi program, tanpa harus membebani anggaran dengan insentif tambahan bagi kepala daerah.

Selain mempertanyakan skema insentif, Irma menyoroti pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia meminta pemerintah melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai tugas dan kewenangannya agar standar keamanan pangan dapat terjaga.

“Standar keamanan pangan seharusnya dilakukan oleh BPOM yang memang menjadi leading sector di bidang tersebut. Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan?” ujarnya.

Irma mengingatkan, pemerintah perlu memperhitungkan konsekuensi fiskal apabila pemberian insentif tersebut diterapkan secara luas kepada daerah-daerah di Indonesia. Terlebih, kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama, bahkan terdapat kabupaten dan kota dengan APBD di bawah Rp1 triliun.

Menurut dia, kebijakan pemberian insentif harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara sekaligus kemampuan fiskal daerah. Pemerintah juga perlu menjelaskan urgensi penggunaan anggaran tersebut, mengingat daerah selama ini didorong melakukan efisiensi belanja.

“Bukankah pemerintah meminta daerah melakukan efisiensi anggaran karena APBN mengalami tekanan? Mengapa justru ada rencana mengeluarkan anggaran untuk sesuatu yang memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah?” kata legislator dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II tersebut.

Lebih lanjut, Irma meminta pemerintah memperjelas indikator keberhasilan MBG. Jika program tersebut diarahkan untuk memperbaiki status gizi masyarakat dan menekan angka stunting, intervensi pemerintah dinilai perlu mencakup aspek kesehatan yang lebih luas.

Pemenuhan vitamin, akses terhadap air bersih, serta faktor pendukung kesehatan lainnya, kata dia, juga perlu diperhatikan agar upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak berhenti pada pembagian makanan.

Irma menegaskan, penggunaan anggaran negara harus didasarkan pada sasaran yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan MBG, menurutnya, perlu disertai perhitungan fiskal yang realistis serta pendekatan kesehatan dan gizi yang menyeluruh.

“Pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada penyaluran makanan, tetapi juga didukung perencanaan anggaran yang realistis serta kebijakan kesehatan dan gizi yang menyeluruh,” tandas anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu.