Komisi IV Minta Pemerintah Gencar Sosialisasi Peremajaan Sawit Rakyat

Tim Cek Fakta | Sabtu, 16/09/2023 21:27 WIB


Data dari Kementerian Pertanian, secara nasional, hanya ada sekitar 30.000 hektar PSR baru di tahun 2023 dari yang ditargetkan seluas 180.000 hektar. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto: dpr

JAKARTA - Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

"Makanya tadi saya bilang target di Sumatera kok 500 (hektar) tapi hasilnya nol. Jadi, jangan buat target tinggi-tinggi tapi hasilnya nol. Yang saya inginkan adalah targetnya kecil, tapi produktivitasnya bertambah," ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin seperti dilansir dpr.go.id, Sabtu (16/9/2023).

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang enggan dan takut untuk mengikuti Program PSR ini. Data dari Kementerian Pertanian, secara nasional, hanya ada sekitar 30.000 hektar PSR baru di tahun 2023 dari yang ditargetkan seluas 180.000 hektar. Sudin menyayangkan hal tersebut, mengingat program ini dicanangkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat bertani sawit.

Komisi IV menemukan berbagai alasan masyarakat enggan mengikuti PSR. Beberapa di antaranya adalah persyaratan yang rumit, isu-isu miring akan dijualnya tanah petani jika mendaftarkan tanahnya untuk program PSR, hingga kurangnya pemahaman masyarakat akan keuntungan yang bisa didapatkan dari program tersebut.

Baca juga :
Pertamina Gelar Pasar Murah di Cianjur, Paket Sembako Rp211.000 Jadi Rp30.000

Sudin kemudian mendorong pemerintah melalui Kementerian Pertanian menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. Beberapa alasan yang dilontarkan petani di Kunspik Komisi IV itu, kata Sudin, perlu diluruskan.

Baca juga :
Kajati Jabar dan Kajari Subang Tinjau Progres Pembangunan Pelabuhan Patimban

Masyarakat pun, kata dia, perlu tahu keuntungan dari program PSR. Karena pada dasarnya, menurut Sudin, PSR hadir untuk memberi kesempatan bagi petani kecil untuk bisa memperoleh keuntungan dari bertani sawit.

"Yang pertama sosialisasi, yang kedua kurang memberi pengertian ke masyarakat, yang ketiga harusnya Dinas Perkebunannya harusnya lebih aktif lagi. Kalau dulu itu untuk mendapatkan psr itu ada 21 persyaratan, sekarang sudah cukup mudah," kata dia.

Baca juga :
Ketua DPR Harap RUU PPRT Dapat Akhiri Kekerasan-Diskriminasi terhadap PRT

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI, Djarot S. Hidayat meminta pemerintah proaktif memberi penjelasan soal PSR ke masyarakat. Terlebih lagi kata dia, anggaran untuk program PSR ini begitu berlimpah.

"Saya minta Kementerian Pertanian, BPDPKS serta asosiasi itu proaktif untuk turun. Dananya ada kok, anggarannya ada kok. Sayang kalau tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi sawit rakyat," ucap dia.

Djarot pun menjelaskan beberapa keuntungan masyarakat bila mengikuti PSR. Masyarakat kata dia, bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan sawit, mengingat harga komoditas itu di pasaran cukup tinggi.

"Masyarakat itu punya kewenangan dan kesempatan untuk mendapatkan kebun sawit. Supaya untuk sawit tidak hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Sawit itu juga bisa dinikmati oleh rakyat," pungkasnya.

Ikuti Update katakini.com di

Google News: https://bit.ly/4qCOURY
Terbaru: https://katakini.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/katakinidotcom/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD :
Komisi IV DPR Peremajaan Sawit Rakyat