Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo
JAKARTA - Nama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tengah menjadi perhatian publik atau tengah menjadi sorotan setelah bocor dan beredarnya dokumen perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat, yang mencantumkan nama istri dan anaknya dalam daftar delegasi.
Di tengah ramainya perbincangan tersebut, muncul pula isu mengenai dugaan mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU.
Hingga kini, Kementerian PU belum membenarkan kabar yang beredar di media sosial terkait pencopotan atau mutasi massal aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah juga belum mengeluarkan pengumuman resmi yang memverifikasi informasi tersebut.
Sorotan terhadap Dody Hanggodo pun semakin besar. Lantas, siapa sebenarnya dia? Bagaimana perjalanan kariernya hingga dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Kementerian PU? Benarkah ia baru terjun ke dunia politik setelah menjadi menteri?
Dikutip dari berbagai sumber, Dody Hanggodo dikenal sebagai sosok profesional dengan perjalanan karier panjang di sektor energi, perbankan, infrastruktur, hingga pertambangan sebelum dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Kementerian Pekerjaan Umum.
Dody Hanggodo lahir di Mojokerto, Jawa Timur, pada 7 Februari 1966. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Rajawali Banjarmasin, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Temanggung dan SMA Kolese De Britto Yogyakarta.
Setelah itu, ia meraih gelar Sarjana Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1989. Karier akademiknya berlanjut ke Amerika Serikat. Pada 1992, Dody memperoleh gelar Master of Petroleum Engineering dari The University of Tulsa, Oklahoma.
Latar belakang teknik perminyakan membawa Dody mengawali karier sebagai Petroleum Engineer di ASAMERA Oil Co. Ia kemudian dipercaya menjadi Oil Field Production Supervisor di perusahaan yang sama.
Tak lama berselang, Dody berpindah ke sektor perbankan internasional dengan menjabat Assistant Vice President Citibank N.A. pada dekade 1990-an.
Pengalamannya kemudian semakin beragam. Ia pernah menduduki posisi strategis di sejumlah perusahaan, antara lain General Manager Fajrindo Group, Business Development Manager PT Tri Usaha Mandiri, Business Development Manager PT Wahana Krida Mandiri.
Kemudian, ia juga pernah dipercaya menjadi Manager Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Regional IV, Executive Vice President Marketing & Business Development PT Dua Samudera Perkasa, dan Director Commercial & Business Development PT Indika Indonesia Resources.
Dalam beberapa tahun sebelum masuk kabinet, Dody juga aktif sebagai konsultan bisnis di sektor pertambangan batu bara dan industri gula.
Pada 2019–2020, Dody tercatat menjabat Komisaris PT Senabangun Anekapertiwi. Perusahaan tersebut kemudian bergabung dengan Pradiksi Gunatama pada akhir 2022.
Pengalaman lintas sektor itu menjadi salah satu modal yang mengantarkannya dipercaya memimpin Kementerian Pekerjaan Umum.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dalam Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Pengumuman kabinet dilakukan pada 20 Oktober 2024.
Setelah menjabat sebagai menteri, Dody juga dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat pada November 2024. Dengan demikian, kiprah politiknya dimulai setelah masuk ke jajaran kabinet pemerintahan.
Nama Dody juga sempat dikaitkan dengan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.
Menanggapi hal tersebut, Dody mengakui pernah bekerja sama secara profesional dengan Haji Isam pada masa lalu, namun menegaskan hubungan tersebut sebatas urusan pekerjaan.
Belakangan, Dody kembali menjadi sorotan setelah dokumen pengajuan perjalanan dinas ke New York pada 13–19 Juli 2026 beredar di media sosial.
Dokumen tersebut memuat nama istri, Irma Hermawati, dan salah satu anggota keluarganya sebagai bagian dari daftar delegasi. Hal itu memunculkan pertanyaan publik mengenai urgensi keikutsertaan keluarga serta pembiayaan perjalanan tersebut.
Kementerian PU kemudian memberikan klarifikasi bahwa dokumen yang beredar merupakan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan visa melalui Kementerian Luar Negeri dan bukan dokumen pembiayaan perjalanan.
Di saat yang sama, beredar pula isu mengenai mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi pemerintah yang mengonfirmasi daftar pejabat yang disebut-sebut dimutasi ataupun dinonaktifkan. (*)
