Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel telah menjatuhkan banyak roket dari Gaza dari langit. (File foto: AFP/Menahem KAHANA)
Washington, katakinicom - Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) menyetujui US$1 miliar pada Kamis untuk memasok sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel.
Sebelumnya anggaran itu ditolak oleh sejumlah anggota DPR dari Partai Demokrat. Kemudian anggaran tersebut akhirnya disetujui lewat voting di DPR AS dengan hasil 420-9.
"Pengesahan RUU ini mencerminkan persatuan besar di Kongres untuk keamanan Israel," kata ujar Ketua DPR AS, dikutip dari AFP, Jumat (24/9). "Bantuan ke Israel sangat penting, karena keamanan Israel merupakan keharusan bagi keamanan AS."
Pejabat Israel mengatakan, Iron Dome telah menghancurkan ribuan roket jarak pendek dan peluru yang diluncurkan oleh gerilyawan Hamas dari Gaza sebelum mereka dapat menghantam daerah-daerah berpenduduk.
Sistem pertahanan telah didukung oleh Negeri Paman Sam sejak diluncurkan satu dekade lalu dengan nilai US $ 1,6 miliar, menurut Congressional Research Service.
Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett berterima kasih kepada kedua belah pihak atas komitmen mereka terhadap keamanan negara dan rakyat AS atas persahabatan setia mereka.
Dan kemudian pada hari itu, Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin berbicara melalui telepon dengan timpalannya dari Israel Benny Gantz, membahas perkembangan regional termasuk kebutuhan untuk menghentikan kemajuan program nuklir Iran.
"Menteri Gantz juga berterima kasih kepada Sekretaris Austin atas dukungan berkelanjutan dari Pemerintah AS dan Pentagon atas proses untuk melengkapi Israel dengan sarana yang diperlukan untuk membela diri dan warganya," menurut Pentagon.
Keberatan terhadap pendanaan tersebut menggarisbawahi bahwa kaum progresif menjadi semakin skeptis terhadap bantuan tanpa pamrih kepada Israel, tiga bulan setelah Naftali menggulingkan perdana menteri garis keras sayap kanan Benjamin Netanyahu.
Rashida Tlaib dan Ilhan Omar, wanita Muslim pertama di Kongres AS, telah men-tweet ketidaksetujuan mereka terhadap pendanaan tersebut, dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina dan perluasan pemukiman ilegal.
Selasa, 21/04/2026
