Orang-orang berunjuk rasa mendukung Angkatan Bersenjata Iran di Teheran, Iran, 24 Juni 2025. (Foto: WANA via REUTERS)
TEHERAN - Iran mengancam bakal memperlakukan negara-negara tetangganya sebagai musuh sekaligus menargetkan kepentingan mereka apabila nekat bergabung dalam kampanye Amerika Serikat untuk melumpuhkan perekonomian Teheran.
Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Nasional Iran, Mohsen Rezaei, melayangkan peringatan keras tersebut dalam sebuah wawancara bersama stasiun televisi pemerintah, IRIB, pada Sabtu (22/8).
"Kami menyerukan kepada seluruh negara tetangga untuk tidak bergabung dalam perang ekonomi AS. Jika tidak, kami bakal menganggap mereka sebagai musuh," tegas Rezaei kepada IRIB.
Pernyataan keras tersebut mengemuka di tengah meningkatnya ancaman ekonomi dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Pada Rabu lalu, Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya bakal meluncurkan "operasi ekonomi paling menghancurkan" terhadap Iran, sebagai bagian dari rangkaian permusuhan yang terus berlanjut antara kedua negara.
AS dan Israel terlibat perang terbuka dengan Iran sejak 28 Februari lalu, ketika kedua negara sekutu tersebut melancarkan gelombang serangan udara pertama ke Teheran.
Selain mengancam perekonomian Iran pekan ini, Trump turut menjanjikan "konsekuensi ekonomi yang sangat besar" bagi negara mana pun yang memberikan "jalur penyelamat (lifeline) dalam bentuk apa pun" kepada Iran.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent turut mempertegas ancaman tersebut pada hari berikutnya dengan menyatakan, "Anda berpihak bersama kami atau menjadi musuh kami."
Dalam wawancara Sabtu tersebut, Rezaei memaparkan strategi regional Iran yang mencakup tiga tahapan berurutan, dimulai dengan upaya meredakan ketegangan bersama negara-negara tetangga.
"Pertama, kami melakukan negosiasi. Kemudian, kami berupaya memisahkan mereka dari Amerika menggunakan bahasa yang persuasif, karena kami pada dasarnya tidak ingin memperluas jangkauan perang," jelasnya.
Negara-negara yang tetap memilih berpihak kepada AS akan diberikan tenggat waktu untuk mempertimbangkan kembali posisinya. "Namun pada tahap ketiga, kami dipastikan bakal mengambil tindakan tegas," tambah Rezaei.
Meskipun AS belum menghentikan operasi militernya terhadap Iran, Rezaei menilai pemerintahan Trump bertaruh bahwa tekanan ekonomi bakal memecah belah masyarakat Iran serta memaksa perang berakhir.
"Mereka berharap dapat merusak persatuan kami melalui tekanan ekonomi hingga memicu pengunjuk rasa turun ke jalan, sehingga secara tidak langsung membantu operasional jet tempur F-35 milik Amerika," kritiknya.
Perundingan guna mengakhiri konflik dilaporkan jalan di tempat dalam beberapa bulan terakhir, menyusul kegagalan nota kesepahaman (MoU) tanggal 17 Juni yang semula menyerukan "penghentian operasi militer secara cepat dan permanen."
Penguasaan atas Selat Hormuz—jalur pelayaran logistik utama di lepas pantai Iran—terus menjadi titik krusial perdebatan antara AS dan Iran.
Iran bergerak cepat menutup lalu lintas pelayaran di selat tersebut pada awal perang, yang memicu lonjakan tajam harga komoditas global seperti minyak bumi dan pupuk.
Negara-negara di kawasan Timur Tengah yang sebelumnya bergantung pada Selat Hormuz untuk jalur ekspor kini mulai mencari rute perdagangan alternatif.
Kendati demikian, Rezaei memperingatkan bahwa Iran bakal menargetkan rute alternatif pengiriman minyak di luar Teluk tersebut apabila negara-negara regional ikut serta dalam skenario perang ekonomi AS.
Kementerian Luar Negeri Iran pada Sabtu juga mengecam tindakan AS mendatang sebagai bentuk pemaksaan "kedaulatan ekstrateritorial" terhadap negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Teheran dilaporkan turut mempertimbangkan perluasan daftar target serangan di luar wilayah Timur Tengah, di mana sejumlah laporan media menyebutkan Iran berpotensi menggempur sekutu-sekutu AS di Eropa yang mendukung operasi militer Trump.
Sumber: Aljazeera
