Anggota Komisi IX DPR-RI, Irma Suryani Chaniago.
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menekankan pentingnya pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) yang berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, langkah perbaikan tidak boleh berhenti pada evaluasi internal semata, tetapi harus dibarengi solusi konkret bagi berbagai kendala yang muncul di lapangan.
Irma menilai jajaran anyar BGN akan menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk membenahi berbagai persoalan yang diwariskan dari pejabat sebelumnya. Karena itu, ia meminta agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan mencakup tata kelola organisasi secara menyeluruh.
“Evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel,” ujar Irma dalam rapat Komisi IX DPR RI bersama BGN, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Irma menjelaskan, perbaikan tata kelola perlu diiringi dengan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi BGN. Menurutnya, upaya pembenahan tidak boleh membuat penyelesaian masalah di lapangan menjadi tertunda, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG dan kepastian bagi para mitra pelaksana.
Ia menyoroti perlunya keseimbangan antara perluasan kerja sama BGN dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penguatan pengawasan terhadap operasionalnya. Ia menilai peningkatan jumlah kerja sama harus dibarengi kontrol yang memadai agar kualitas layanan tetap terjaga.
“Laju peningkatan kerja sama BGN dan SPPG tidak berbanding lurus dengan kontrol terhadap kelayakan SPPG sehingga banyak terjadi keracunan,” kata Irma.
Menurut Irma, evaluasi tata kelola yang sedang dilakukan BGN harus memiliki arah yang jelas terhadap rencana kerja ke depan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang selama ini menjadi keluhan para mitra pelaksana dapat segera memperoleh kepastian penyelesaian.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar BGN memprioritaskan pembenahan pada aspek SDM, pengelolaan anggaran, dan tata kelola kelembagaan. Ia berharap langkah tersebut mampu memperkuat pelaksanaan program sekaligus memulihkan kepercayaan para mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG.
“Perbaiki tata kelolanya mulai dari SDM, anggarannya, kemudian tata kelolanya. Tapi harus berbanding lurus dengan bagaimana menyelesaikan persoalan hari ini yang ada,” pungkasnya.
