Legislator PKB Dukung Pemotongan Gaji Pejabat Diikuti Efisiensi Anggaran

Agus Mughni Muttaqin | Selasa, 17/03/2026 14:20 WIB


Kalau rakyat diminta bersiap menghadapi tekanan ekonomi, pejabat juga harus menunjukkan kesiapan untuk ikut berkorban Ilustrasi Rupiah. (Foto: Yahoo)

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Ali Ahmad, menilai wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah bukan sekadar langkah penghematan, tetapi pesan moral di tengah tekanan global.

Menurutnya, dalam situasi ekonomi yang berpotensi terdampak konflik Timur Tengah, para pemimpin harus berada di barisan terdepan untuk menunjukkan empati kepada rakyat.

“Kalau rakyat diminta bersiap menghadapi tekanan ekonomi, pejabat juga harus menunjukkan kesiapan untuk ikut berkorban,” kata Ali, Selasa (17/3).

Politikus PKB ini menegaskan, pemotongan gaji pejabat memang tidak akan berdampak besar terhadap postur anggaran negara. Namun, nilai simboliknya penting sebagai bentuk keteladanan.

Baca juga :
Menko PM Ajak Puluhan Media Homeless Perkuat Kolaborasi untuk Pemberdayaan

Karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai langkah simbolik semata, melainkan diikuti dengan upaya yang lebih substansial.

Baca juga :
Wanti-wanti Legislator PDIP soal Pelaksanaan Haji di Tengah Konflik Timteng

Ia mendorong pemerintah memperluas wacana penghematan menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian hingga pengetatan prioritas program.

Menurutnya, dinamika geopolitik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi dan mengganggu rantai pasok global, yang pada akhirnya akan berdampak pada ekonomi domestik.

Baca juga :
MPR Gandeng UII Dorong Penguatan Kajian Konstitusi dan Sosialisasi Empat Pilar

“Ini harus diantisipasi dengan kebijakan yang terukur, bukan sekadar respons simbolik,” tegasnya.

Ali juga menekankan pentingnya menjaga daya tahan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku UMKM yang paling mudah terdampak gejolak global.

Selain itu, ia mengingatkan pemerintah agar terbuka kepada publik jika kebijakan pemotongan gaji benar-benar diterapkan.

“Transparansi penting agar publik melihat ini sebagai bagian dari upaya bersama menghadapi krisis, bukan sekadar kebijakan administratif,” ujarnya.

Ia pun menilai situasi global saat ini menjadi momentum untuk membenahi tata kelola anggaran negara agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Yang terpenting, setiap rupiah anggaran harus benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat,” tutup Ali.

Ikuti Update katakini.com di

Google News: https://bit.ly/4qCOURY
Terbaru: https://katakini.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/katakinidotcom/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD :
Info DPR Ali Ahmad pemotongan gaji pejabat negara menteri kabinet