Jemaah haji (Foto: REUTERS)
JAKARTA - Meski pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 mengalami perbaikan dibanding musim haji sebelumnya, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Wachid menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan fase Armuzna.
Salah satu yang disoroti ialah keterlambatan bus pengangkut jemaah dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina. Ia menyebut kendala transportasi tersebut menyebabkan sebagian jemaah tertahan hingga pagi hari.
"Memang ada beberapa catatan minor, terutama saat pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina," kata Abdul Wachid di kawasan Jamarat, Mina, Makkah, Kamis 28 Mei 2026.
Meski akhirnya seluruh jemaah berhasil diberangkatkan, Abdul mengatakan bahwa persoalan tersebut disebut harus menjadi bahan evaluasi serius.
"Ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tapi alhamdulillah jam tujuh pagi bisa tertolong," ujarnya.
Selain masalah transportasi, Timwas Haji DPR juga menyoroti kondisi tenda jemaah di Arafah dan Mina. Abdul menilai kapasitas tenda masih belum ideal sehingga kenyamanan jemaah perlu ditingkatkan.
Dia mengatakan, kepadatan di sejumlah tenda masih terjadi dan membuat ruang gerak jemaah terbatas selama menjalani puncak ibadah haji.
"Kita ingin kualitas tenda meningkat. Jangan sampai jamaah ditata seperti ikan pindang," katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Timwas Haji DPR mengusulkan peningkatan standar layanan dari paket D menjadi paket C pada musim haji mendatang.
Dengan peningkatan paket itu, kualitas tenda, fasilitas pendingin udara, hingga kenyamanan ruang tidur diharapkan lebih baik.
Selain evaluasi layanan di Armuzna, Abdul Wachid juga menyoroti pentingnya kontrak jangka panjang dengan hotel, syarikah, dan penyedia katering. Menurutnya, sistem kontrak lima tahunan akan membuat kualitas layanan lebih stabil sekaligus mempermudah evaluasi pemerintah.
"Haji yang akan datang supaya kualitas terjaga baik, pelayanan baik, kita harus kontrak long-term lima tahun," katanya.
Ia menegaskan perusahaan penyedia layanan yang tidak memenuhi standar harus langsung didiskualifikasi agar kualitas pelayanan jemaah Indonesia tetap terjaga.
Usulan kontrak jangka panjang itu juga disebut menjadi bagian dari persiapan menuju pembangunan Kampung Haji Indonesia yang direncanakan pemerintah.
"Nanti setelah haji selesai kami akan lakukan rapat evaluasi untuk persiapan haji 2027," ujar Abdul Wachid.
Jum'at, 29/05/2026
