Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini (Foto: dpr)
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini dukung keputusan pemerintah tunda pengiriman 8.000 pasukan Indonesia untuk misi perdamaian bersama International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Ia menilai langkah ini tepat di tengah meningkatnya dinamika konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam membaca situasi geopolitik global, sekaligus mempertimbangkan aspek keamanan secara menyeluruh, termasuk perlindungan warga negara Indonesia (WNI).
“Keputusan menunda pengiriman pasukan harus dipahami sebagai langkah yang mempertimbangkan dinamika geopolitik dan aspek keamanan secara komprehensif,” kata Amelia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3).
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menekankan bahwa dalam situasi konflik yang masih sangat fluktuatif, prinsip kehati-hatian menjadi hal utama agar keterlibatan Indonesia tetap berada dalam koridor hukum internasional serta mandat perdamaian yang jelas.
“Artinya pemerintah kita sangat peka terhadap kondisi yang sedang berkembang. Secara prinsip saya mendukung langkah tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Amelia mengingatkan agar penundaan ini tidak dimaknai sebagai berkurangnya komitmen Indonesia terhadap upaya perdamaian dunia, khususnya bagi rakyat Palestina.
Ia menegaskan, Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam misi penjaga perdamaian dunia. Karena itu, setiap kebijakan strategis harus tetap menjaga kredibilitas, profesionalisme TNI, serta posisi Indonesia sebagai aktor yang konsisten dalam diplomasi kemanusiaan.
“Kita harus tetap memainkan peran aktif, baik melalui jalur diplomasi maupun bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah memutuskan untuk menunda pengiriman 8.000 pasukan dalam misi perdamaian ISF di Gaza.
“Semua di-hold,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (17/3).
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
