Wamentrans saat saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung (Foto: Humas Kementrans)
JAKARTA - Keinginan untuk mengaliri listrik di kawasan transmigrasi dilakukan seiring dengan dinamika pembangunan. Saat transmigrasi berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, telah dilakukan MoU dengan PT. PLN.
Tujuan mengaliri listrik di kawasan transmigrasi untuk meningkatkan produktifitas kehidupan transmigran dan masyarakat lokal.
Hal ini demikian disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi Viva Yoga Mauladi saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Gedung Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta.
Viva Yoga mengatakan keinginan untuk mengaliri listrik di kawasan transmigrasi dikonkretkan saat transmigrasi menjadi kementerian tersendiri. Dalam proses, desa-desa transmigrasi yang belum ada aliran listrik melaporkan kepada dinas transmigrasi setempat dan selanjutnya diteruskan ke Kementerian Transmigrasi.
“Kita verifikasi secara aktual dan faktual di lapangan," ujarnya.
Dari laporan tercatat ada 50 desa transmigrasi yang belum dialiri listrik. Lima puluh desa itu tersebar di 14 provinsi, 24 kabupaten, dan 40 kecamatan yang memiliki kawasan transmigrasi. Paling banyak di Nusa Tenggara Timur, ada 13 desa. Belum adanya listrik di sana disebabkan soal akses dan belum ada kemampuan memasang listrik.
Diungkap, jarak desa dengan tiang distribusi (listrik) terakhir ada yang sampai rentang 50 km. Tiang lisrik distribusi terakhir yang sudah berada di lokasi ada di Desa Batu Parigi (UPT Saluandeang dan Salulisu), Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Sedang jarak terjauh, 50 km, Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
“Semua akan dialiri listrik dengan prioritas desa yang maksimal berjarak 75 meter dari tiang listrik distribusi terakhir," ujarnya.
Sinergi antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian ESDM dalam rangka merealisasikan Program Listrik Desa (Lisdes) untuk mengalirkan listrik ke 10.068 desa yang belum terjangkau Listrik. Dari data mencatat ada 1.567 desa produk transmigrasi.
“jadi hampir 100 persen desa di kawasan transmigrasi sudah dialiri listrik," ujarnya.
Sinergi antar kementerian dikatakan membuat program pembangunan menjadi efisien seperti harapan Presiden Prabowo membentuk kabinet yang besar, efisien dan efektif. Dengan kerja sama ini program Kementerian Transmigrasi menjadi terbantu.
“Kementerian Transmigrasi tidak memiliki anggaran untuk memasang tiang listrik," ujarnya.
“Juga ada program bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat yang membutuhkan," tambahnya.
Bentuk pemasangan aliran listrik apakah secara komunal atau individual, Kementerian Transmigrasi akan mendukung kebijakan Kementerian ESDM. Ada potensi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kawasan transmigrasi seperti di Kawasan Selaut Kabupaten Simeleu dan Kawasan Woyla Kabupaten Aceh Barat (Aceh); Kawasan Arsel Kolam Kabupaten Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah); Kawasan Tampolore Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah); dan Kawasan Ponu Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).
“Dari semua model pembangkit yang paling penting desa-desa yang ada di kawasan transmigrasi terang benderang seperti matahari," ujar Viva Yoga.
Selasa, 14/04/2026
Jum'at, 10/04/2026
