Guna menghadapi hujan ekstrem, pemerintah melakukan modifikasi cuaca, terutama di wilayah Jakarta. (foto:hujan ekstrem di Jakarta)
JAKARTA - Pemerintah akan terus melakukan modifikasi cuaca guna menghadapi hujan ekstrem yang terjadi belakangan ini, utamanya di DKI Jakarta dan wilayah penyangga. Tindakan ini dilakukan hingga menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025.
"Akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca, baik yang dilakukan oleh BNPB bersama dengan BMKG maupun oleh pemerintah provinsi, terutama oleh Pemprov DKI," ujar Menko PMK Pratikno di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan Pratikno sesuai memimpin rapat koordinasi untuk mengantisipasi potensi banjir di wilayah Jabodetabek.
Rapat ini diselenggarakan seiring dengan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai curah hujan yang sangat tinggi di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pratikno mengatakan, BMKG dan BNPB akan melakukan modifikasi cuaca secara berkala. Program ini bertujuan untuk mengurangi curah hujan yang berlebihan, meski tidak dapat sepenuhnya menghilangkan hujan ekstrem.
"Jadi modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan. Tidak bisa meniadakan, tidak mungkin. Tapi mengurangi beban terhadap infrastruktur air yang ada di wilayah Jabodetabek," katanya.
Selain modifikasi cuaca, langkah lainnya adalah optimalisasi infrastruktur yang ada, dengan fokus pada perawatan dan renovasi infrastruktur yang telah terpasang.
Pratikno menekankan pentingnya kesiapsiagaan petugas teknis di lapangan agar tidak ada kelengahan dalam menangani potensi banjir.
"Petugas teknis harus tetap waspada dan rutin melakukan apel siaga untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi cuaca ekstrem," ujarnya.
Hal lainnya yakni, akan dibentuk posko bersama di BNPB pada pekan ini, yang akan menjadi pusat koordinasi bagi semua pihak terkait.
Setiap pemerintah daerah dan unit pemerintahan terkait akan mengirimkan wakil untuk bergabung di posko ini, yang memungkinkan koordinasi dilakukan secara real-time tanpa perlu mengadakan rapat-rapat tambahan.
Apabila kemudian banjir tidak bisa terhindarkan, pemerintah berharap lewat kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi dapat terkendali, seperti menerjunkan personil Basarnas.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi dampak dari cuaca ekstrem dan memastikan respons cepat serta efektif dalam menghadapi potensi bencana banjir di wilayah Jabodetabek.
"Dan juga Kementerian Sosial juga siap semuanya siap. Jadi pihak-pihak terkait juga siap sehingga kita bisa meminimalisasi beban masyarakat seandainya itu terjadi," katanya.
