Tiga Konfederasi buruh terbesar mengakui kepengurusan Kadin di bawah pimpinan Arsjad Rasjid (foto;Arsjad Rasjid/detik)
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebut tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Demikian disampaikan Andi Gani usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/9/2024).
“Yang menjadi concern para pimpinan buruh, tiga konfederasi buruh terbesar dengan tegas, yaitu KSPI (pimpinan) Said Iqbal, KSBSI (pimpinan) Elly Rosita Silaban, dan KSPSI Andi Gani, menegaskan kami mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin,” kata Andi Gani.
Dia mengatakan dalam pertemuan itu Presiden menegaskan pemerintah tidak cawe-cawe atau ikut campur terhadap kepengurusan Kadin Indonesia. KSPSI, kata Andi Gani, meminta seluruh pihak tidak lagi mendorong Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Kepengurusan Kadin.
“Jadi jangan ada lagi pihak-pihak mendorong-dorong Presiden menerbitkan Keppres, karena Presiden sudah menegaskan dikembalikan kepada internal Kadin,” jelas Andi.
Dia mengatakan tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia mengakui Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah karena Arsjad hingga saat ini masih memegang keppres.
“Presiden menyampaikan ‘jangan lemparkan bola panas ke saya’. Kok yang ribut di Kadin, lalu Presiden dipaksa-paksa untuk segera mengeluarkan Keppres," ujarnya.
"Nah kenapa konfederasi buruh mengakui Arsjad Rasjid, saya tegaskan kembali, saya tidak ada persoalan dengan Anindya Bakrie, hanya kami berpegangan kepada konstitusi sesuai AD/RT dan juga Arsjad Rasjid masih memegang Keppres, dan sampai hari ini, belum dicabut Keppresnya,” imbuh dia.
Lebih jauh dia mengatakan pengakuan atas kepemimpinan Arsjad Rasjid menjadi penting bagi konfederasi buruh karena berkaitan penting dengan perundingan-perundingan upah buruh ke depan.
“November sudah sebentar lagi, penentuan upah minimum 2025. Dengan siapa kami harus berunding? Dengan siapa kami harus menerima? Berdialog dengan mitra pengusaha,” kata Andi Gani.
