Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI Iskan Qolba Lubis. Foto: dpr
JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kementerian Agama harus diaudit. Pasalnya, selama ini sistem antrean estimasi keberangkatan jemaah haji itu, seperti dipermainkan sebab selalu berubah bahkan memundurkan tahun keberangkatan.
“Ini kayaknya kita sudah harus audit Siskohat. Karena kalau audit itu pasti ada berkasnya nanti,” ujar Iskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Haji dengan Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/08/2024).
Sistem antrean haji ini, menurut Politisi Fraksi PKS itu, seperti urut kacang. Namun, pada kenyataannya, estimasi keberangkatan haji tidak memiliki kepastian karena seringkali berubah mundur. Padahal seharusnya apabila itu urut, seharusnya keberangkatan haji jemaah dapat sesuai estimasi dan malah maju karena adanya tambahan kuota ataupun adanya pengunduran diri dari beberapa jemaah.
“Tapi jangan berangkat estimasi itu (seperti) enggak ada kepastian. Nah itu namanya urut kacang, apa artinya urut kacang? kalau ada orang lain yang meninggal yang mengundurkan diri itu otomatis naik ke atas. Jadi mereka seharusnya dipercepat kok ini makin lambat. Berarti ada polisi lalu lintas yang melarang orang lain maju ke yang lain, itu yang bapak harus jawab,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Ia merasa perlu segera dilakukan audit terhadap Siskohat ini. Agar sistem antrean keberangkatan haji dapat lebih transparan. Karena masyarakat banyak yang mengeluh dan merasakan ketidakadilan dengan estimasi keberangkatan haji dari Siskohat.
“Jadi masyarakat merasakan ada ketidakadilan di dalam Siskohat itu. Kalau memang kalian sudah tidak bisa Siskohat itu kita bubarin aja Siskohat. Kita buat sistem (seperti) di luar negeri sistem undi, enggak perlu kita banyak anggaran,” tutur legislator dapil Sumatera II itu.
