JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mengungkapkan bahwa wacana hukuman mati bukan merupakan obat mujarab tunggal untuk memberantas kejahatan korupsi di Indonesia.

Menurutnya, pemberantasan korupsi yang efektif harus berakar pada pembenahan sistemik dan pembentukan karakter integritas sejak dini.

Pernyataan keras tersebut disampaikan Abraham Samad saat menjadi pembicara dalam acara Forum Generasi Indonesia Bertutur bertajuk Gagasan Baru Indonesia yang digelar oleh Tutur Media Digital di Jakarta, Jumat (4/9).

Abraham menilai bahwa regulasi berat tanpa diiringi oleh konsistensi penegakan hukum dan dorongan budaya anti-korupsi hanya akan menjadi instrumen di atas kertas.

"Hukuman mati bukan obat utama korupsi jika integritas penegak hukum dan kelembagaan kita masih rentan. Pemberantasan korupsi membutuhkan keberanian, komitmen moral, serta pencegahan sistemik yang konsisten," ujar Abraham Samad.

Lebih lanjut, Abraham menyoroti bagaimana independensi lembaga penegak hukum menjadi syarat mutlak dalam memutus mata rantai rasuah yang sudah menggurita.

Menurutnya, regulasi sekeras apa pun tidak akan berdampak maksimal apabila celah intervensi politik dan kompromi hukum masih terus dibiarkan terbuka dalam proses peradilan.

"Aturan hukum yang canggih tidak akan ada artinya jika eksekutornya mudah dibeli atau diintervensi oleh kekuatan kekuasaan. Tanpa adanya pembenahan internal serta pengawasan publik yang ketat terhadap aparat penegak hukum, sanksi paling berat sekalipun hanya akan menjadi gertakan tanpa eksekusi yang nyata," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai pengawal transparansi dan pendorong lahirnya ekosistem pemerintahan yang bersih menuju Indonesia Emas 2045.

"Generasi muda tidak boleh bersikap apatis. Mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi dimulai dari membangun budaya integritas di setiap lini kehidupan dan berani menyuarakan kebenaran," ucapnya.