JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa, mengapresiasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-10 yang diterima Perpusnas. Apresiasi itu disampaikan Ledia dalam rapat Komisi X DPR RI bersama Perpusnas terkait pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025, pekan lalu.

Menurut Ledia, raihan WTP menunjukkan tata kelola administrasi dan keuangan Perpusnas telah berjalan dengan baik. Ia juga mencatat realisasi anggaran Perpusnas mencapai 98,93 persen, dengan mayoritas program memiliki tingkat serapan di atas 90 persen.

Meski demikian, Ledia mengingatkan bahwa tingginya serapan anggaran harus diiringi dengan capaian yang terukur terhadap peningkatan literasi masyarakat.

“Anggaran itu bukan sekadar tersedia dan kemudian terserap, tetapi digunakan untuk mencapai tujuannya. Karena itu yang penting adalah bagaimana kita bisa melihat keterkaitan antara anggaran yang digunakan dengan ketercapaian literasi,” kata Ledia dalam keterangan resminya dikutip, Rabu (22/7).

Untuk itu, Ledia mendorong Perpusnas menyajikan data literasi secara longitudinal agar perkembangan capaian dapat dipantau dari tahun ke tahun.

Menurut dia, penyajian data sejak 2023 hingga 2026 akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara penggunaan anggaran dengan peningkatan tingkat literasi nasional.

“Saya kira kita perlu sama-sama berjuang untuk menyampaikan data, mungkin dari 2023, 2024, 2025 sampai 2026. Jadi kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya hubungan antara anggaran dengan peningkatan literasi,” ujarnya.

Selain menyoroti aspek penganggaran, Ledia juga menilai bantuan kendaraan perpustakaan keliling perlu diikuti komitmen nyata dari pemerintah daerah penerima agar fasilitas tersebut benar-benar dimanfaatkan.

Menurut dia, pemberian mobil maupun motor perpustakaan keliling harus disertai kesiapan daerah dalam mengalokasikan anggaran operasional, termasuk bahan bakar dan tenaga pengemudi.

“Ketika memberikan mobil keliling maupun motor keliling kepada pemerintah daerah, harus dipastikan betul apakah mereka mau atau tidak menganggarkan bensinnya dan menyediakan sopirnya. Karena mobil atau motornya kan tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya.

Karena itu, Ledia mengusulkan agar setiap pemberian kendaraan perpustakaan keliling disertai surat komitmen dari pemerintah daerah penerima sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung peningkatan literasi.

Ia juga mengingatkan agar bantuan tidak berhenti pada proses pengadaan dan serah terima semata.

“Kalau mintanya itu semangat 45, begitu bendanya ada, belum tentu dipakai. Banyak yang akhirnya berhenti. Jadi yang paling penting adalah bagaimana memastikan fasilitas yang diberikan itu benar-benar digunakan untuk berkeliling dan mendukung literasi,” tegasnya.

Ledia menambahkan, distribusi kendaraan perpustakaan keliling juga dapat diprioritaskan kepada komunitas penggerak literasi, taman bacaan masyarakat, maupun perpustakaan masyarakat yang memiliki komitmen dan kemampuan mengelola fasilitas tersebut.

Ia berharap, Perpusnas terus meningkatkan kualitas program literasi nasional dengan dukungan anggaran yang proporsional serta sinergi bersama pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan hingga akhir 2026 angka serapan dan pemanfaatan program Perpusnas lebih baik lagi, kemudian di 2027 dan tahun-tahun seterusnya lebih baik lagi dengan anggaran yang lebih proporsional,” pungkasnya.