katakini.com

Kemenhub Didorong Segera Evaluasi Regulasi Perlintasan Sebidang Kereta Api

Saya menekankan kepada Kementerian Perhubungan untuk mengecek kembali regulasi yang ada, sehingga penanganan perlintasan sebidang ke depan dapat berjalan sesuai roadmap dan memiliki arah yang jelas

Daeng Ical: Blind Spot Udara di Indonesia Timur Rawan Intersepsi Pesawat Asing

Ia mengingatkan bahwa Markas Komando Operasi Udara II Makassar bertanggung jawab atas sepertiga wilayah Indonesia, sehingga penguatan sistem deteksi dan kontrol ruang udara menjadi sangat mendesak.

Hadapi Situasi Sulit, DPR Minta APBN 2027 Akomodir Kelas Menengah Tumbuh

kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi motor utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional

Harga BBM Non Subsidi Naik, Anggota DPR: Kelas Menengah Banyak yang Turun

Kalau kelas menengah ke bawah masih ada subsidi, operasi pasar, dan lain sebagainya. Kelas menengah tidak mungkin mendapatkan itu

DPR MInta Pemerintah Jelaskan Dasar Kenaikan Harga BBM Pertamax

Politikus PDIP ini menekankan bahwa DPR akan terus mengawasi berbagai kebijakan energi yang diambil pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Harga Pertamax Naik, Legislator PKS Wanti-wanti Ledakan Migrasi ke BBM Subsidi

Yang harus diantisipasi adalah efek berantainya, yaitu potensi migrasi pengguna Pertamax ke BBM subsidi yang dapat meningkatkan tekanan terhadap kuota subsidi energi

DPR Soroti Dampak Nyata Anggaran KemenHAM bagi Korban Pelanggaran HAM

Anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung bagi masyarakat diperkirakan hanya sekitar Rp40–50 miliar, atau sekitar 5–6 persen dari total

DPR Minta Pemerintah Segera Benahi Data PBI, Selamatkan Keuangan BPJS Kesehatan

Rakyat sudah membayar iuran dan menjalankan prinsip gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan. Sesuai amanat konstitusi, masyarakat miskin memang menjadi tanggung jawab negara

Komisi I DPR Sutuju Anggaran Kemhan 2027 Ditambah Rp195 Triliun

Komisi I DPR RI menyetujui dan mendukung usulan tambahan anggaran pertahanan sebesar Rp195 triliun yang diajukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk tahun anggaran 2027

Legislator PKB Minta Ombudsman Tingkatkan Pengawasan Program MBG

Anggota DPR Ingatkan Rekrutmen SDM KDKMP Harus Selektif dan Berintegritas

Ini pusatkan juga, jangan nanti manager-manager yang diterima untuk Koperasi Merah Putih ini tidak memahami tupoksi yang akan mereka lakukan sehingga program Pak Presiden tidak terjabarkan

Rieke Diah Pitaloka Dorong Perpres Reintegrasi Sosial Segera Diterbitkan

Menurut Rieke, Perpres tersebut diperlukan sebagai instrumen nasional untuk mempercepat implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru

Kawal UU Pesantren, Waka DPR Dorong Pendidikan Santri Adaptif Teknologi dan AI

Politisi Fraksi PKB itu juga menekankan pentingnya transformasi pendidikan pesantren agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi global

Legislator PDIP: Negara Jangan Kalah oleh Mafia Perizinan dan Pelayanan Publik

Menurut Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, jika kewenangan keimigrasian diperdagangkan atau disalahgunakan, dampak buruknya jauh melampaui kerugian keuangan negara

Legislator PKB Ingatkan KAI Rencana Bangun Rel Aceh-Lampung Harus Realistis

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Rivqy Abdul Halim atau Gus Rivqy merespons rencana PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang akan membangun konektivitas jalur kereta api, mulai dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung

Komisi IV DPR Minta Peran Barantin Diperkuat di Revisi UU Pangan

Kita mencoba maksimalkan peran Badan Karantina Indonesia untuk menjaga lalu lintas pangan di republik ini agar tidak ada virus yang masuk

Legislator PKB Soroti Kepastian Alokasi Dana Rp 4 T untuk Perlintasan Sebidang

udjatmiko menyoroti kepastian alokasi dana keselamatan perlintasan sebidang yang sebelumnya disiapkan pemerintah melalui Bantuan Presiden (Banpres)

DPR Kawal Pengembalian 83,26 Hektare di Sumut ke Warga

Komisi XIII DPR RI akan terus mengawal proses ini agar hak-hak masyarakat terlindungi dan seluruh pihak melaksanakan komitmennya sesuai ketentuan yang berlaku

Rieke Diah Pitaloka Sebut Korupsi Izin Tinggal Orang Asing Ancam Kedaulatan Negara

Imigrasi bukan sekadar layanan administrasi publik, melainkan instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang yang masuk, keluar, dan berada di wilayah Indonesia

Legislator PKS Soroti Kasus Pungli di Kementerian Imipas: Alarm Perbaikan Integritas Birokrasi

Sebagai mitra kerja Kementerian Imipas di DPR RI, Yanuar menegaskan bahwa kasus tersebut harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola dan pengawasan internal.