katakini.com

Komisi X DPR Segera Panggil Mendikdasmen Buntut Kekerasan di Daycare Yogyakarta

Kami akan panggil dinas pendidikan. Kita minta Kemendikdasmen memperketat standar pendidikan dan pengasuhan di daycare,

Soroti Kecurangan UTBK di Undip, Waka Komisi X Ingatkan Soal Integritas

Kasus seperti ini sangat memprihatinkan. Penggunaan alat tersembunyi jelas bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga mencederai nilai kejujuran

Waka Komisi XII Minta Pemerintah Percepat Eksplorasi Capai Target Lifting Minyak

Target lifting minyak pada 2030 sebesar 1 juta barel per hari, agar target itu berjalan dengan sesuai dibutuhkan eksplorasi, jika melihat saat ini target produksi minyak 2026 baru 610 ribu barel per hari

Komisi XIII Minta Kementerian HAM Perkuat Perlindungan Sengketa Agraria Masyarakat Adat

Dewi Asmara juga mendesak agar peraturan menteri (permen) tentang perlindungan bagi pembela HAM jadi prioritas penyelesaian.

Respons Gejolak Geopolitik, DPR Anggap Revisi UU P2SK Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Tujuan utama dari perancangan RUU P2SK adalah untuk memperkuat arsitektur sektor keuangan domestik

Wacana Sekolah Daring Dibatalkan, Ketua Komisi X: Tatap Muka Prioritas

Waka Komisi X DPR Tolak Wacana Belajar Daring Mulai April

Pembelajaran daring pernah kita jalani saat pandemi. Kita semua tahu dampaknya tidak sederhana bagi pendidikan kita

Komisi X Kecam Kasus Kekerasan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Proses hukum harus berjalan tegas dan adil. Namun yang tidak kalah penting, korban harus mendapatkan pendampingan medis, psikologis, dan perlindungan memadai.

Legislator Dorong Lampung Perkuat Kemandirian Energi Berbasis Panas Bumi

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan pentingnya percepatan pengembangan energi panas bumi (geothermal) guna memperkuat kemandirian energi nasional.

Seorang Guru Nekat Telanjangi Puluhan Siswa, Hetifah: Harus Ada Efek Jera

Guru yang melakukan aksi menelanjangi siswa juga harus dilihat track recordnya, apakah selama mengajar yang bersangkutan juga melakukan pendekatan-pendekatan yang dirasa kurang nyaman dan melakukan pelanggaran berbagai prinsip-prinsip dalam belajar mengajar

Buntut Siswa SD Bundir di NTT, Komisi X Segera Panggil Mendikdasmen

Mendikdasmen selaku penanggung jawab tertinggi yang diberikan oleh Presiden harus segera mengambil langkah nyata, langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini

Komisi X Kecam Dugaan Pungutan Rp1,2 Juta di Kasus Siswa SD Ngada

Pendidikan dasar di sekolah negeri wajib digratiskan, sehingga pungutan Rp 1,2 juta/tahun pada kasus Ngada merupakan pelanggaran hukum

Waka Komisi X Nilai Kasus Siswa SD Bundir Tak Ada Kaitannya dengan MBG

Jadi kami sudah mendapat informasi detail terkait dengan dana MBG. MBG sebenarnya pada prinsipnya tidak akan mengganggu anggaran pendidikan

Komisi XI DPR Setujui Keponakan Prabowo Ini Menjabat Deputi Gubernur BI

Komisi XI DPR RI menyetujui Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono (Tommy) menjadi Deputi Bank Indonesia (BI)

Waka Komisi XIII DPR Dorong Sosialisasi KUHP dan KUHAP Baru Diperluas

Waka Komisi X DPR Miris Dengar 700.000 Anak Putus Sekolah di Tanah Papua

Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan

Komisi XIII DPR Dorong BNPB Perluas Pasukan hingga ke Daerah

Keberadaan BNPB yang hanya berdiri di pusat justru menyulitkan lembaga tersebut dalam mengakses informasi tentang situasi dan kondisi bencana di Indonesia

DPR: Penjarahan di Wilayah Bencana Harus Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta kasus penjarahan di wilayah bencana Sumatera Utara diselesaikan melalui keadilan restoratif atau restorative justice.

Komisi X DPR Soroti Kesenjangan Pendidikan Antara Perkotaan-Pedalaman

Komisi X DPR RI menyoroti kesenjangan pendidikan antar wilayah perkotaan dan kawasan pedalaman

Anggota DPR: Sekolah Harus Tetap Punya Psikolog Profesional

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyambut baik kebijakan Kemendikdasmen yang mewajibkan seluruh guru di sekolah menjalankan peran BK.