JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai sistem pendidikan inklusif dan terjangkau bagi setiap warga negara masih jauh dari harapan. Sinergi semua pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya.

"Sejatinya kita punya Konstitusi dan sejumlah kebijakan yang mendukung pendidikan yang inklusif, tetapi implementasinya masih harus jadi perhatian semua pihak," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Menciptakan Sistem Pendidikan yang Inklusif dan Terjangkau Bagi Generasi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (1/7).

Menurut Lestari, Pasal 31 ayat 1 dan 2 pada UUD 1945 dengan tegas menjamin pendidikan sebagai hak setiap warga negara dan kewajiban pemerintah untuk membiayainya.

"Namun, apakah anggaran pendidikan yang ada saat ini sepenuhnya untuk sektor pendidikan, menjangkau kelompok rentan, dan skema pembiayaan yang diterapkan sudah tepat?" tanya Rerie, sapaan akrab Lestari.

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu berharap, pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang sedang berlangsung, dapat menjadi momentum memperbaiki kebijakan yang mampu menjawab sejumlah permasalahan yang ada.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berpendapat bahwa pendidikan inklusif bukan sekadar upaya membuka pintu bagi semua warga negara.

Lebih dari itu, tegas Rerie, harus mampu diupayakan agar setiap anak Indonesia tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, sebagai bagian mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diamanatkan Pancasila.

Sementara itu, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek RI Beny Bandanadjaja berpendapat bahwa pada dasarnya Kemendiktisaintek terus berupaya mewujudkan pendidikan yang inklusif dan terjangkau, sebagai bagian dari menjalankan amanah Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan yang mampu mencerdaskan bangsa.

Menurut Beny, perguruan tinggi terus berupaya menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi sejumlah permasalahan di berbagai daerah.

Pada kesempatan itu, Beny memaparkan, berdasarkan informasi panitia penerimaan mahasiswa baru, pada 2025, tercatat 17.000 calon mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dengan berbagai alasan, tidak semata masalah biaya.

Sementara tahun ini, jelas dia, proses penerimaan mahasiswa baru masih berlangsung dan berakhir pada akhir Juli 2026.

Untuk membuka akses seluas-luasnya, ujar Beny, perguruan tinggi negeri juga menerapkan sistem leveling pada uang kuliah tunggal (UKT), sesuai kemampuan keuangan keluarga calon mahasiswa.

Dekan Fakultas Pascasarjana Pendidikan dan Ketua Program Studi Magister Pendidikan UPH Niko Sudibjo berpendapat bahwa dalam setiap pembicaraan terkait pendidikan inklusif tidak terlepas dari soal biaya.

Padahal, menurut Niko, ada perspektif lain yang bisa diupayakan agar pendidikan lebih inklusif dan mudah diakses masyarakat, yaitu dengan pengelolaan perguruan tinggi yang lebih fleksibel.

Menurut Niko, sistem pendidikan yang diterapkan saat ini agak kaku. Sehingga, tambah dia, terjadi kesenjangan antara kebutuhan hidup masyarakat dan struktur pendidikan yang diterapkan.

Fleksibilitas pengelolaan perguruan tinggi, menurut Niko, bisa direalisasikan dengan menerapkan sistem pembelajaran hibrid untuk mengatasi kendala geografis. Sistem pembelajaran bisa dilakukan secara bertahap, dan fleksibilitas pembiayaan untuk menekan beban finansial.

Pengamat Pendidikan Totok Amin Soefijanto berpendapat bahwa fenomena adanya calon mahasiswa yang lulus tetapi tidak mendaftar ulang disebabkan sejumlah hal.

Antara lain, tambah Totok, UKT yang tinggi, ketidaksesuaian jurusan, dan verifikasi KIP (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah negatif. Berdasarkan catatan Totok, pada 2022, pelamar KIP Kuliah tercatat 151.500 orang, dan pada 2025 tercatat 255.500 orang.

Namun, ujar dia, rata-rata hanya 50% dari pendaftar, diterima permohonan KIP Kuliahnya, yang sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat desil 1-4 (sangat miskin dan miskin).

"Negara wajib hadir untuk mempermudah akses pendidikan setiap warga negara seperti yang diamanatkan Pasal 31 UUD 1945," ujar Totok.

Agar mempermudah akses pendidikan, Totok menyarankan penerapan KIP Kuliah yang parsial dengan skema bantuan bertingkat, transparansi penerapan UKT, penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat, dan pendampingan calon mahasiswa untuk mengaudit penyebab mundur, dan kanal bantuan sebelum masa pendaftaran ditutup.

Bila akses pendidikan ditentukan oleh kemampuan membayar, tegas Totok, cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 akan sulit diwujudkan.

Pengamat Kebijakan Pendidikan Indra Charismiadji berpendapat bahwa problem calon mahasiswa tidak mendaftar ulang karena tidak mampu membayar UKT, mencerminkan kita sedang menghadapi fenomena higher education middle income trap, karena negara tidak menjalankan amanah Pasal 31 ayat 5 UUD 1945.

Saat ini, ujar Indra, kampus hanya menjalankan fungsinya sebagai learning university. Padahal, jelas dia, Konstitusi mengamanatkan perguruan tinggi untuk menjadi pusat riset.

"Bila kondisi saat ini diteruskan akan berat bagi masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan," ujar Indra.

Sementara itu, GEDSI Specialist dan Safeguarding Pujiaryati Anggiasari berpendapat bahwa pendidikan yang inklusif sangat dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas.

Menurut Anggiasari, saat ini hanya sekitar 4% dari penyandang disabilitas yang dapat mengakses pendidikan formal. Angka itu, kata dia, memperlihatkan betapa sulitnya penyandang disabilitas mendapatkan pendidikan. Bukan semata masalah UKT, tegas dia, tetapi juga biaya-biaya yang tersembunyi yang harus ditanggung.

Seperti antara lain, tambah Anggiasari, kebutuhan alat bantu, pendamping, sarana dan prasarana yang mendukung. Belum lagi, kebutuhan bahan ajar dengan format alternatif yang membebani penyandang disabilitas.

"Kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam berupaya mengakses pendidikan sangat nyata," tegas Anggiasari.