Menurut Lestari, ketergantungan pada pasar AS membuat Indonesia rentan terhadap guncangan perdagangan. Maka, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, diperlukan transformasi ekonomi dari ekspor komoditas mentah ke produk lainnya.
Menurut Lestari, kesenjangan dalam besaran upah antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari belum terwujudnya kesetaraan gender yang telah diperjuangkan RA Kartini sejak ratusan tahun lalu.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekanakan, program pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang tepat sasaran penting diwujudkan untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, mendorong agar para guru memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu mendukung peningkatan layanan pendidikan.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, berbagai upaya untuk menekan angka kasus kekerasan berbasis gender harus segera dilakukan demi mewujudkan sistem perlindungan yang lebih baik bagi setiap warga negara
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, peningkatan kompetensi pengajar dan peserta didik sekolah kejuruan, serta link and match antara dunia pendidikan dan dunia usaha, merupakan langkah strategis yang harus mendapat dukungan semua pihak.
Menurut Lestari, perjalanan mudik ke kampung halaman yang mewarnai setiap perayaan Hari Raya Idul Fitri merupakan upaya mempererat silaturahmi antarkeluarga yang merupakan bagian dari warga negara.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, kolaborasi yang kuat antar para pemangku kepentingan dan masyarakat harus terus diwujudkan untuk mendorong peningkatan literasi masyarakat di tanah air
Menurut Lestari, upaya untuk meningkatkan akses setiap warga negara ke pendidikan tinggi harus konsisten dilakukan. Tentu saja, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, upaya tersebut membutuhkan dukungan semua pihak terkait untuk mewujudkannya.
Menurut Lestari, sejumlah catatan terkait belum adanya dukungan infrastruktur dan ketersediaan satuan pendidikan di beberapa daerah dalam rencana pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun ini harus menjadi perhatian untuk segera dicarikan solusinya.