Komite IV DPD Minta Bappenas Tingkatkan Kualitas Perencanaan

Tim Cek Fakta | Rabu, 18/01/2023 15:00 WIB


Tahun 2023 merupakan penyusunan RPJPN dalam menyambut visi 2045 dan persiapan jelang tahun politik pada tahun 2024. Ketua Komite IV DPD RI Elviana. Foto: dpd/katakini

JAKARTA - Komite IV DPD RI meminta agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI agar meningkatkan kualitas perencanaan. Terlebih tahun 2023 merupakan penyusunan RPJPN dalam menyambut visi 2045 dan persiapan jelang tahun politik pada tahun 2024.

Hal itu disampikan Ketua Komite IV DPD RI Elviana saat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  tahun 2023 bersama menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Selasa (17/1/2023).

Melalui keterangan tertulis yang diterima katakini.com di Jakarta, Rabu (18/1/2023), Elviana mengungkapkan beberapa poin perhatian yang menjadi fokus Komite IV DPD RI, diantaranya mengenai dampak pandemi yang masih berpengaruh di tahun 2023.

“Pandemi menyebabkan efek luka sosial-ekonomi, beberapa contoh efek luka tersebut adalah penurunan produktivitas, learning loss and job loss, serta pemulihan dunia usaha yang relatif lambat,” ungkap Elviana.

Baca juga :
Ini 7 Fakta Menarik Ikan Sapu-Sapu, Benarkah Bisa Dimakan?

Elviana juga menyinggung mengenai Pembangunan IKN yang bertujuan untuk mendorong pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), pemerataan wilayah, dan mengurangi ketimpangan.

Baca juga :
Disney PHK 1.000 Karyawan, Ini Alasannya

“Maka diharapkan pemerintah harus membuat kajian komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar,” kata Elviana.

Menteri PPN/Bappenas dalam paparannya menyampaikan beberapa pencapaian sasaran pembangunan makro belum dapat dicapai.

Baca juga :
8 Dampak Ikan Sapu-Sapu terhadap Ekosistem Perairan

“Target tingkat kemiskinan sebesar 8,5-9,0 persen, realisasinya sebesar 9,54%, dan IPM target 73,41-72,91% dan terealisasi 72,91%” kata Suharso Monoarfa.

Ditambahkan oleh Menteri PPN/Bappenas bahwa hal yang perlu menjadi perhatian berdasarkan persepsi masyarakat terkait dengan RPJPN 2005-2025 adalah mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar.

“Sebelum tahun 2045 Indonesia harus keluar dari Middle Income Trap (MIT), kita telah terjebak dalam MIT selama 30 tahun, bonus demografi akan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 6,0 % untuk keluar dari MIT tahun 2040” ungkap Suharso.

“Dan untuk program Prioritas TA 2023 diarahkan antara lain untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan SDM” tambahnya.

Ikuti Update katakini.com di

Google News: https://bit.ly/4qCOURY
Terbaru: https://katakini.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/katakinidotcom/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD :
Komite IV DPD Bappenas