Peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Foto: Dok/Saidiman Ahmad
JAKARTA - Peneliti Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad mengungkapkan bahwa pengusungan Anies sebagai Capres oleh NasDem tidak akan mempengaruhi ketiga menterinya di Kabinet Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, deklarasi yang dilakukan NasDem itu tidak melanggar perjanjian koalisi dan tidak akan berpengaruh sama sekali dengan nasib tiga menterinya itu.
“Kan pencapresan Anies ini sebetulnya untuk pemilihan berikutnya, kalau dari sisi normatif sih saya rasa nggak akan berpengaruh apapun terhadap koalisi yang ada saat ini,” ujar Saidiman saat dihubungi katakini.com, Rabu (19/10).
Saidiman mengatakan jika hal tersebut sama seperti yang dilakukan Gerindra, jadi untuk memecat tiga menteri NasDem bukan suatu hal yang bijak.
“Itu kan sama kayak Gerindra, Prabowo juga mau nyapres, kalau begitu menteri-menteri Gerindra yang ada di kabinet juga harus dipecat,” tambahnya.
Meski demikian, pemberhentian ketiga menteri NasDem bisa saja terjadi jika PDIP selaku pemegang kursi terbanyak di pemeritahan mengaggap penentuan capres dari NasDem bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
“Tapi kalau ketiga menteri tersebut terbukti mengganggu jalannya pemerintahan, baru hal itu bisa terjadi,” tandasnya.
Tapi selain itu, Saidiman mengatakan jika belum menimbulkan masalah apapun tidak mungkin tiga menteri NasDem yakni Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo akan dicopot dari jabatannya.
Sebelumnya santer dikabarkan bahwa relawan Jokowi mendesak Presiden untuk mencopot tiga menteri dari Partai NasDem usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.
Para relawan beralasan bahwa takutnya ketiga menteri tersebut menjadi alat elektoral NasDem untuk memuluskan jalan Anies dalam memenangkan Pilpres 2024.
Merespond isu tersebut, Saidiman mengatakan jika hal itu merupakan bagian dari dinamika politik.
“Menurut saya itu dinamika dari bagian koalisi, kalau Menteri Nasdem harus dikeluarkan dari kursi pemerintah, maka Gerindra juga harus mendapat perlakuan yang sama,” tandasnya.
Sejatinya, masalah NasDem bukan soal pelengseran tiga menteri tersebut, melainkan bagaimana NasDem membangun komunikasi yang intens dengan Demokrat dan PKS.
Pasalnya, kedua partai tersebut sangat jauh dari pemerintahan dan cenderung menjadi partai opisisi yang mengkritik pemerintah.
“Kendalanya mungkin mereka (Nasdem) harus melakukan komunikasi yang intens dengan dua partai politik Demokrat dan PKS yang selama ini jauh dari pemerintah, mungkin itu bisa sedikit menganggu perjalanan NasDem” lanjut Saidiman.
Hal itu karena NasDem hanya butuh dukungan dari kedua parpol teresebut untuk memenuhi syarat 20 persen Presidential Thresholdnya.
