Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Foto: MPR)
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menjelaskan bahwa butuh pola pendampingan yang tepat dan keteladanan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi penerus bangsa.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Orang Tua sebagai Penjaga Nilai Pancasila: Tantangan Pendidikan Karakter di Era Digital dan AI yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (3/6).
"Kondisi saat ini dihadapkan pada krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak yang berpotensi menggerus pemahaman nilai-nilai kebangsaan mereka," kata Lestari Moerdijat.
Krisis pendampingan dan keteladanan bagi anak tersebut, menurut Lestari, harus segera diantisipasi dengan keterlibatan semua pihak, mulai dari lingkungan keluarga.
Apalagi, ujar dia, pada perkembangan peradaban saat ini, banyak ditemukan hal-hal baru hasil dari berbagai inovasi di bidang teknologi.
Sayangnya, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, inovasi tersebut, dengan arus informasi yang menyertainya, secara perlahan ikut mengikis fondasi moral kehidupan anak bangsa.
Mengutip laporan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Rerie mengungkapkan, sepanjang tahun lalu, tercatat sebanyak 1.923 konten hoaks yang berhasil diidentifikasi di ruang digital Indonesia.
Pada saat yang sama, ujar Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu, terdapat fenomena orang tua mengalami kelelahan pengasuhan dan secara tidak sadar mendelegasikan peran edukasi karakter anak kepada algoritma rekomendasi pada media sosial.
Akibatnya, jelas Rerie, karakter anak tidak lagi dibentuk oleh pendampingan orang tua untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong dan kesantunan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong, para pemangku kepentingan, masyarakat, serta orang tua, bersama-sama membangun ekosistem pengasuhan, pendampingan dan pendidikan yang tepat, sebagai bagian upaya menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan kepada generasi penerus.
Guru Besar Fakultas Psikologi UI Rose Mini Agoes Salim berpendapat bahwa dalam menghadapi kondisi tersebut peran keluarga harus ditingkatkan dalam menyikapi dampak perkembangan teknologi di dunia digital.
Kehadiran PP Tunas, ujar Rose, sejatinya untuk membantu orang tua agar sampai dengan usia 16 tahun, anak terhindar dari banjir informasi di dunia digital.
Pada usia yang tepat, jelas Rose, diharapkan anak sudah bijak dalam menyikapi beragam informasi di dunia digital. Dalam praktik di dunia digital, menurutnya, juga harus diterapkan nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan dan moral sangat penting dalam bermedia sosial.
Demikian juga, tambah dia, menghargai pendapat orang lain dalam berkomunikasi di keseharian juga harus dilandasi dengan pemahaman nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan.
"Orang tua harus mampu menjadi mentor dan teladan bagi-bagi anak-anaknya dalam berinteraksi di dunia digital," ujar Rose.
Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo berpendapat, kemampuan berpikir kritis anak sangat penting dalam upaya membangun karakter dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila yang akan ditanamkan, menurut Henny, harus mampu dikaitkan dengan aktivitas keseharian kita.
"Kita harus bisa mengajak anak-anak kita untuk belajar menilai situasi yang ada berdasarkan nilai-nilai yang dipahaminya," ujar Henny.
Menurut dia, guru dan orang tua, harus mampu mengaitkan nilai-nilai luhur yang akan ditanamkan kepada anak dengan kondisi keseharian saat ini.
Orang tua, jelas Henny, harus memiliki kemampuan mendengar dengan baik dalam proses menanamkan nilai-nilai luhur kebangsaan kepada anak-anak mereka.
Aktivis Pendidikan Indra Charismiadji berpendapat bahwa anak-anak saat ini hanya menjadi objek untuk diukur kemampuannya, tanpa pernah diobati atas kekurangan yang terjadi.
Kondisi tersebut, jelas Indra, malah diatasi dengan berganti-ganti kurikulum yang hasilnya memperlihatkan kemampuan bahasa, matematika, dan sains anak-anak Indonesia yang secara rata-rata belum meningkat signifikan.
Menurut Indra, hal itu terjadi karena selama ini sistem pendidikan nasional hanya dimaknai sebagai sekolah semata.
Padahal, ujar Indra, Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan itu harus berpusat pada keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan.
Sangat disayangkan, tambah Indra, dalam sistem pendidikan nasional hanya berfokus pada peran sekolah dan mengenyampingkan peran keluarga dan pergerakan pemuda.
Pakar Pendidikan Karakter Doni Koesoema berpendapat bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya.
Terkait ancaman di ruang digital terhadap anak, jelas Doni, tidak bisa diatasi dengan gerakan yang individual, tetapi harus diatasi dengan gerakan kultural.
Hadirnya PP Tunas dan kebijakan antikekerasan di lingkungan pendidikan, jelas Doni, tidak cukup untuk melindungi anak, bila tidak diterapkan dengan benar.
Doni berharap, gerakan kultural mampu mendorong upaya mewujudkan ekosistem digital yang ramah anak untuk melindungi generasi penerus bangsa.
Wartawan senior Usman Kansong berpendapat bahwa ada pekerjaan besar untuk membenahi sektor pendidikan, ada perbaikan secara struktural dan perbaikan secara kultral.
Usman menilai, perbaikan tersebut bisa diupayakan dengan gerakan secara kultural, namun sejauh ini gerakan itu belum muncul secara signifikan.
Pada proses pendidikan formal, ujar Usman, saat ini, kita dihadapkan pada pilihan mengedepankan sisi akademis atau karakter peserta didik.
Usman mengusulkan agar sekolah formal fokus pada sisi akademis. Sementara itu, pendidikan karakter ditangani komunitas dan orang tua, seperti pendapat Ki Hadjar Dewantara yang memusatkan pendidikan pada keluarga, pergerakan pemuda, dan perguruan.
Selain itu, Usman menegaskan bahwa peran PP Tunas itu sejatinya mengatur platform digital agar peduli dengan keamanan anak-anak di ruang digital.
