Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang pd hari Jum`at, 24 Juni 2022.(foto: Humas MPR)
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Arsul Sani, SH, MSi, Pr.M mengapresiasi pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Setelah meninjau Command Centre atau Pusat Pengendalian Pemerintahan Daerah berbasis TI, Arsul Sani menilai bahwa Kabupaten Sumedang patut dijadikan model Kabupaten digital di Indonesia.
"Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang kini selangkah lebih maju. Mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai Desa sudah berbasis digital," demikian disampaikan Arsul saat kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang pd hari Jum`at, 24 Juni 2022.
Dijelaskan bahwa pemerintahan modern di era disruptif ini harus responsif terhadap perubahan lingkungan strategis. "Sumedang telah memulainya dan melakukan lompatan pemerintahan dengan menerapkan Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara holistik di setiap jenjang pemerintahan. Indeks SPBE Sumedang tahun 2020 menembus 3,81 atau terbaik di Indonesia," ungkap Arsul.
Ia juga menyaksikan bukan hanya di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Desa-Desa di Kabupaten Sumedang sudah memiliki Mini Command Center. Disana tersaji lengkap data Desa sampai tingkat keluarga. "Canggih, para Camat dan Kepala Desa di Sumedang mulai belajar mengambil keputusan berdasarkan data analisis dari big data yang ada di Mini Command Center," terang Arsul.
Untuk tingkat kabupatennya tidak usah ditanya, Bupati Sumedang mengeksplor langsung kecanggihan Command Center Kabupaten Sumedang kepada Wakil Ketua MPR-RI yang juga anggota DPR RI Komisi III tersebut. Dari Command Center, Bupati Sumedang melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan Big Data dalam koridor Sumedang Satu Data.
"Good data, good decision, good result. Sumedang satu data menjadi kata kuncinya," demikian timpal Dony Ahmad Munir, Bupati Sumedang saat mendampingi Arsul di Command Center.
Dony menerangkan bahwa teknologi informasi dan big data hanya alat saja. Muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita merumuskan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan data (evidence based policy), sehingga keputusannya tepat dan hasilnya optimal, yakni membidik langsung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut Arsul mengungkapkan urgensi melakukan akselerasi reformasi birokrasi, bahkan lompatan birokrasi dengan dibantu teknologi informasi. "Sumedang sudah memberikan praktik baik (best practice) transformasi digital. Ini langkah kongkrit reformasi birokrasi. Saya sarankan kepada pihak eksekutif, silahkan kombinasikan dengan praktik masa depan (future practice), jadikan Sumedang model Kabupaten digital di Indonesia. Amati, modifikasi lalu replikasi ke Kabupaten/Kota lainnya," ucapnya.
Berbagai hal tersebut disampaikan Arsul di sela-sela acara Silaturahmi Kebangsaan Bersama Forkopimda dan Jajaran Pemda Kabupaten Sumedang di Aula Tampomas Kompleks Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan tersebut dijelaskan pula berbagai dinamika dan perkembangan penyelenggaraan negara, mulai dari perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara, RUU KUHP, Restorative Juctice, serta permasalahan kebangsaan lainnya.
Jum'at, 10/04/2026
