
Pelanggar aturan Covid di China dihukum dengan diarak keliling kota.
JAKARTA - Pelanggar aturan Covid-19 di China dipermalukan di depan umum dan diarak di jalan-jalan dengan membawa plakat nama dan foto mereka dalam upaya pemerintah untuk memastikan aturan Covid dipatuhi. Polisi anti huru hara bersenjata di China Selatan telah mengarak empat orang yang diduga melanggar aturan Covid ini, memicu kritik terhadap pendekatan keras pemerintah.
Empat orang tersangka ini memakai hazmat terlihat membawa plakat yang menampilkan foto dan nama mereka masing-masing, lalu diarak di depan kerumunan besar di kota Jingxi, wilayah Guangxi. Setiap orang dikaawal dua polisi dengan perlengkapan anti huru hara, dan beberapa polisi memegang senjata.
Mempermalukan di hadapan publik adalah bagian dari tindakan disipliner yang diumumkan oleh pemerintah daerah pada Agustus lalu untuk menghukum mereka yang melanggar aturan kesehatan.
China melarang tindakan mempermalukan tersangka kriminal di depan umum pada tahun 2010 setelah puluhan tahun kampanye tersebut dilakukan oleh aktivis hak asasi manusia. Tetapi praktik tersebut muncul kembali ketika pemerintah daerah berjuang untuk menegakkan kebijakan nasional nol-Covid.
Itu terjadi ketika penduduk yang mengalami pembatasan atau lockdown di salah satu kota terbesar di China mengatakan mereka berisiko kelaparan di rumah mereka setelah mereka dilarang pergi ke luar, bahkan untuk membeli makanan. Tindakan keras ini dipicu oleh beberapa lusin kasus.
Aparat kota Xi`an pada hari Senin, 27 Desember 2021 lalu, seperti dilansir dari Dailymail mengatakan, 13 juta orang penduduk di sana hanya diizinkan keluar dari rumah mereka ketika dipanggil untuk menjalani tes covid, atau untuk keadaan darurat medis.
Empat orang yang diarak di jalan-jalan kota Jingxi juga dituduh mengangkut migran ilegal sementara sebagian besar perbatasan China tetap ditutup karena pandemi, kata Guangxi News.
Jingxi berada di dekat perbatasan Cina dengan Vietnam. Surat kabar itu mengatakan pawai tersebut memberikan `peringatan nyata` kepada publik, dan `mencegah kejahatan terkait perbatasan`.
Namun hal itu juga mendatangkan reaksi dan tentangan keras melalui media sosial. "Meskipun Jingxi di bawah tekanan luar biasa untuk mencegah masuknya kasus virus corona, tindakan itu sangat melanggar semangat supremasi hukum dan tidak dapat dibiarkan terjadi lagi," kata Beijing News yang berafiliasi dengan Partai Komunis China, Rabu, 29 Desember 2021.
Tersangka lain yang dituduh melakukan penyelundupan gelap dan perdagangan manusia juga telah diarak dalam beberapa bulan terakhir, menurut laporan di situs web pemerintah Jingxi. Video parade serupa pada bulan November menunjukkan kerumunan orang menonton dua tahanan ditahan sementara seorang pejabat setempat, dan membacakan kejahatan mereka melalui mikrofon.
Sebelumnya, aturan di sana mengatakan bahwa satu anggota setiap rumah tangga diizinkan keluar setiap dua hari sekali untuk membeli makanan. Pejabat kota mengatakan orang-orang di daerah berisiko rendah akan diizinkan keluar untuk membeli kebutuhan pokok setelah pengujian selesai dan jika hasilnya negatif.
Langkah-langkah penguncian yang diperketat mendorong beberapa warga Xi`an untuk meminta bantuan media sosial, dan mengatakan mereka `kelaparan` dan meminta pasokan kepada tetangga.
"Saya akan mati kelaparan," tulis satu orang di Weibo, Facebook milik China. "Tidak ada makanan, kompleks perumahan saya tidak akan membiarkan saya keluar, dan saya akan kehabisan mie instan ... tolong bantu!"
Jum'at, 10/04/2026