Ilustrasi. Zabihullah Mujahid (tengah), juru bicara Taliban saat upacara peluncuran program oleh Taliban untuk menawarkan gandum sebagai imbalan tenaga kerja, di Kabul, Afghanistan, 24 Oktober 2021 (dikeluarkan 25 Oktober 2021). Komite PBB tak mengizinkan Taliban mengirim utusan sebagai wakil Afghanistan. *foto: Foto: EPA-EFE/STRINGER/ republika.co.id)
JAKARTA - Menolak persetujuan pemerintah sementara Afghanistan atas calonnya untuk mewakili negara itu di PBB adalah "alat tekanan," kata seorang pejabat Afghanistan, Selasa.
"Pemerintah Afghanistan yang baru, sebagai otoritas yang bertanggung jawab dengan kedaulatan atas seluruh Afghanistan, yang telah memastikan keamanan bagi semua warga Afghanistan memiliki hak yang sah untuk mewakili rakyat Afghanistan di PBB," kata Abdul Qahar Balkhi, juru bicara Kementerian Luar Negeri di bawah pimpinan Taliban.
Penolakan perwakilan semacam itu di PBB, yang merupakan "hak sah rakyat Afghanistan," sama saja dengan "instrumen tekanan," katanya.
Pernyataan itu muncul setelah Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi pada Senin yang menunda proses pengakuan calon Taliban, Suhail Shaheen. Shaheen juga menjabat sebagai juru bicara Taliban dan mengambil bagian dalam negosiasi dengan AS untuk kesepakatan 2020 yang mengakhiri perang terpanjang Washington.
"(Itu) tidak bermanfaat bagi siapa pun dan tidak memiliki dasar hukum," katanya tentang resolusi tersebut.
Keputusan PBB itu membuat Ghulam Mohammad Ishaqzai, utusan PBB yang ditunjuk oleh bekas pemerintahan Afghanistan yang didukung AS, sebagai wakil negara itu untuk sementara waktu.
"Memberikan kursi Afghanistan di PBB kepada individu yang tidak memiliki hubungan kerja dengan Kabul dan tidak memiliki otoritas atas bagian mana pun dari wilayah Afghanistan dianggap sebagai penolakan terang-terangan terhadap hak sah rakyat Afghanistan," kata Balkhi.(AA)
