Stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) menjelang puasa dan lebaran 2018 di DKI Jakarta aman (Foto: Humastani)
Jakarta, katakini.com - Pemerintah seharusnya meyediaan anggaran yang cukup kepada Bulog agar mampu menyerap gabah atau beras dalam jumlah besar. Dengan begitu cadangan pangan sekaligus penyediaan beras untuk bantuan sosial (Bansos) dapat terjaga dan terpenuhi.
Demikian pernyataan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dan Gerakan Petani Nusantara (GPN) dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnas.com pada Minggu (7/3) malam.
Seperti diketahui pemerintah berencana mengimpor beras 1-1,5 juta ton untuk menjaga stok beras nasional dan juga untuk pengadaan besar-besaran untuk pasokan beras Bansos.
KRKP dan GPN menyatakan, impor beras untuk memperkuat cadangan beras nasional sulit diterima. Pasalnya, dalam 2-3 minggu ke depan akan terjadi panen raya. Pada saat itu stok beras nasional berada pada puncaknya.
"Jika pun stok di Gudang Bulog kurang, maka pilihan caranya bukan dengan melakukan impor namun memberikan keleluasaan (termasuk dana) kepada Bulog untuk melakukan penyerapan secara besar-besaran," kata pernyataan tersebut.
Selama ini Bulog selalu kalah berasing untuk menyerap beras karena ketidakmampuan bersaing dalam hal harga pembelian dibandingkan para tengkulak. Tidak mengherankan jika serapan Bulog pada setiap panen tidak lebih dari 10 persen.
Karena itu, pilihan impor beras tidak menjawab persoalan cadangan beras nasional. Apalagi sampai saat ini tidak ditemukan atau diberitakan kondisi terjadinya gangguan produksi seperti serangan hama penyakit atau bencana kebanjiran dan lainnya.
"Produksi beras nasional relatif tidak ada gejolak dan ancaman. Penelusuran dari lapangan, terutama di Pulau Jawa, tidak ditemukan hal-hal yang menghawatirkan terkait produksi. Dengan demikian, panen raya April-Mei ini diyakini dapat memberikan hasil yang memadai," ungkap keduanya.
Selasa, 21/04/2026
