Demonstran membakar foto Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin militer yang mengkudeta pemerintahan demokratis Myanmar.
Katakini.com – Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana menggelar sesi khusus untuk membahas Myanmar pada Jumat.
PBB juga menyuarakan keprihatinan atas laporan penggunaan kekerasan oleh pasukan keamanan terhadap para demonstran pada Selasa.
"Saya menyerukan kepada pasukan keamanan untuk menghormati HAM dan kebebasan fundamental, termasuk hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi," kata Koordinator Residen dan Koordinator Kemanusiaan di Myanmar Ola Almgren dalam sebuah pernyataan.
“Penggunaan kekuatan yang tak proporsional terhadap para demonstran tidak dapat diterima,” tambah dia.
Kudeta militer pada 1 Februari terjadi menyusul meningkatnya ketegangan antara militer dan pemerintah setelah pemilu November 2020, yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi.
Politikus, jurnalis, dan aktivis ditahan secara sewenang-wenang setelah kudeta, termasuk Suu Kyi, dan tindakan tersebut memicu kecaman global.
"Sesi ini diadakan menyusul permintaan yang diajukan kemarin malam oleh Inggris dan Uni Eropa," kata juru bicara HRC Roland Gomez.
Gomez mengatakan sebagian besar pembicara akan berpartisipasi secara virtual dan "kami juga berharap bisa menerima rancangan resolusi sebelum sesi Jumat.
Gomez mengatakan sesi penuh HRC berikutnya akan berlangsung dari 22 Februari hingga 23 Maret.
"Ini menandai pertama kalinya Amerika Serikat berpartisipasi dalam rapat paripurna dewan HAM sejak mereka melepaskan keanggotaannya pada Juni 2018," kata Gomez.(Anadolu Agency)
Jum'at, 10/04/2026
Jum'at, 17/04/2026
