Tangkapan layar unggahan Presiden AS Donald Trump di platform Truth Social yang menampilkan foto Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap dan berada dalam tahanan AS di atas kapal perang USS Iwo Jima. (Foto:Truth Social/realDonaldTrump)
JAKARTA - Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, akan mulai menjalani proses persidangan pada 1 Juni 2027, demikian putusan seorang hakim AS pada Rabu (22/7).
Pasangan tersebut, yang menyatakan tidak bersalah atas dakwaan perdagangan narkoba dan kepemilikan senjata api, kembali hadir untuk ketiga kalinya di pengadilan New York setelah ditangkap secara paksa oleh pasukan AS dalam sebuah penggerebekan militer pada awal Januari tahun ini.
Dalam sidang selama 15 menit pada Rabu, Hakim Alvin Hellerstein menetapkan tanggal persidangan atas permintaan para pengacara dari kedua belah pihak.
Pengacara Maduro, Barry Pollack, mengatakan dirinya akan terlebih dahulu mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut dengan alasan kekebalan kedaulatan, karena jika keberatan tersebut dikabulkan oleh hakim, Maduro tidak perlu lagi melanjutkan proses hukum dalam kasus ini.
Pada 3 Januari, pasukan militer AS melancarkan serangan berskala besar terhadap Venezuela dan menangkap Maduro beserta istrinya secara paksa, kemudian membawa keduanya ke New York. Serangan AS tersebut mengejutkan masyarakat internasional, memicu gelombang kecaman dan keprihatinan serius dari seluruh dunia.
Dalam sidang dakwaan pertamanya pada 5 Januari, Maduro menyatakan tidak bersalah atas semua dakwaan yang diajukan AS terhadapnya, termasuk tuduhan perdagangan narkoba.
Maduro dan istrinya ditahan di Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York, sejak keduanya ditangkap di Caracas.
Para pengunjuk rasa berkumpul pada Rabu di luar gedung pengadilan Manhattan yang dijaga ketat. Mereka menuntut pembebasan segera Maduro dan menentang segala bentuk intervensi militer AS di luar negeri.
Allison Gunderson, seorang pengunjuk rasa asal Minneapolis, mengatakan kepada Xinhua bahwa AS sedang menuntut presiden sebuah negara berdaulat setelah menculiknya secara ilegal.
"Tindakan ini tidak adil dan merupakan tindak kriminal," kata Gunderson.
Tom Burke, seorang anggota komite pemandu Jaringan Aksi Antiperang (Anti-War Action Network), berpendapat bahwa penculikan, penahanan, dan persidangan terhadap presiden Venezuela tersebut bertentangan dengan hukum internasional. "Kami akan menentangnya di setiap tahap," kata Burke.
"Pada dasarnya, AS sedang melakukan perampokan bersenjata," ujarnya. "Seluruh dunia sedang menyaksikan, dan orang-orang kini tidak lagi memercayai pemerintah AS," imbuhnya.
Sara Flounders, seorang penulis politik asal AS, menyoroti bahwa Rabu merupakan hari ke-200 sejak Maduro diculik.
"Kami tidak melupakan masa-masa ini. Kami tidak melupakan kejahatan-kejahatan mereka. Kami melawan setiap tindak kejahatan tersebut, dan kami membangun solidaritas melalui semua perjuangan ini," kata Flounders, merujuk pada operasi AS di luar negeri, termasuk di Venezuela, Iran, dan Kuba.
