Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono. Foto: dpr/katakini
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyatakan eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel berpotensi meluas hingga menyeret negara-negara lain.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga dapat berdampak pada keamanan dan perekonomian global.
"Konflik antara AS, Iran, dan Israel tidak kunjung reda, bahkan eskalasinya terus meningkat. Ini menjadi keprihatinan yang luar biasa karena berpotensi meluas secara regional bahkan global," ujar Dave Laksono, berbicara dalam forum Dialektika Demokrasi bertema "AS-Iran Kembali Memanas, Seberapa Besar Ancamannya Bagi Stabilitas Dunia?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dave mengingatkan pemerintah agar menjalankan kewajiban konstitusional dalam memberikan perlindungan kepada WNI yang berada di kawasan konflik. Pemerintah juga diminta menyiapkan langkah evakuasi apabila kondisi keamanan semakin memburuk.
Di sisi lain, politikus dari Partai Golkar itu, menilai konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi dunia. Lonjakan harga minyak dan gas diperkirakan akan meningkatkan biaya transportasi, mengganggu rantai pasok global (global supply chain), hingga menekan daya beli masyarakat.
"Kenaikan harga energi akan berdampak terhadap perdagangan, biaya logistik, dan perekonomian. Jika kondisi ini terus berlangsung, ketidakpastian global dapat memperlambat perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Ia menjelaskan, kawasan Timur Tengah selama ini menjadi wilayah yang sangat sensitif karena memiliki posisi strategis sebagai pusat produksi sekaligus jalur distribusi energi dunia. Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi titik temu berbagai kepentingan politik, keamanan, ekonomi, dan ideologi dari kekuatan-kekuatan besar dunia.
Menurut Dave, meningkatnya ketegangan juga dapat memperkuat aliansi pertahanan antarnegara serta mengalihkan perhatian dunia dari berbagai krisis internasional lainnya.
Karena itu, Indonesia dinilai harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional, penghormatan terhadap hukum internasional, dan komitmen terhadap perdamaian dunia.
"Indonesia tidak perlu berpihak kepada kelompok tertentu, tetapi juga tidak boleh pasif. Kita harus aktif mendorong penyelesaian konflik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non-Blok, maupun hubungan bilateral dengan negara-negara yang terlibat," kata Dave.
Ia optimistis Indonesia masih memiliki ruang untuk berkontribusi dalam mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi dan mediasi yang dipercaya seluruh pihak. Menurutnya, gencatan senjata hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memiliki kemauan politik untuk membuka dialog dan menerima mediator yang netral.
"Diplomasi harus terus dikedepankan. Selama ada kemauan politik dari semua pihak dan tersedia mediator yang dipercaya, peluang untuk mewujudkan gencatan senjata dan perdamaian tetap terbuka," ujar Dave.
