Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Foto: tangkapanlayar
JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan, banyak orang yang salah paham terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai upaya negara dalam mengelola ekonomi.
Menurutnya, Apabila sumber daya alam (SDA) dikuasai negara, maka mobilitas kekayaan alam bisa sepenuhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat, termasuk juga dalam hal penyelenggaraan sistem jaminan sosial sesuai dengan konstitusi.
Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangssan dengan tema ‘Negara dan Hari Buruh, Jumat (1/5/2026).
“Sesuai Pasal 33 UUD, kita jangan lupa bahwa sumber daya alam itu, tidaklah sebesar-besarnya untuk kemakmuran pribadi, tetapi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan ini yang sering diingatkan oleh Bapak Presiden,” kata Fahri Hamzah melalui keterangannya, Sabtu (2/5/2026).
Menurut Fahri, cara mengelola ekonomi, terutana SDA yang dilakukan oleh Presiden Prabowo seperti kesepakatan para pendiri bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sumber daya alam harus dikuasai oleh negara, dan bukan sebaliknya dikuasai oleh segelintir orang seperti di negara-negara kapitalis.
“Kalau sumber daya alam itu terlalu diikuasai oleh segelintir orang, itu bisa menciptakan ketimpangan,” tegasnya.
Sehingga semua pihak harus konsisten kembali pada cara ekonomi dalam mengelola SDA yang telah disepakati para pendiri bangsa.
“Sumber daya alam itu, adalah alat untuk memobilisasi kekayaan yang sangat cepat. Orang bisa menjadi triliuner tiba-tiba, hanya karena punya tambang atau IUP Batubara,” katanya.
Oleh sebab itu, lanjut Fahri, kalau negara kemudian memutuskan untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial yang komprehensif sesuai yang dimandatkan oleh UUD, maka adalah wajar.
Sebab, truktur pendapatkan negara saat ini masih didominasi dari sektor sumber daya alam, bukan berasal dari dominasi sumber daya manusia (SDM), industri atau teknologi.
“Nanti ketika negara ini sudah sangat maju teknologinya, maka dominasi pendapatan negara dari sumber daya tidak terlalu maksimal, maka bisa digeser,” katanya.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai sistem jaminan sosial yang terpecah-pecah seperti sekarang, sudah selayaknya disatukan secara komprehensif, sehingga menjadi besar dan pelayanan menjadi lebih baik.
Fahri percaya, bahwa dengan cara membangun Indonesia seperti sekarang, maka Indonesia sebagai superpower baru akan terselenggara.
Menurut Fahri, saat ini Prabowo berupaya keras untuk memperkuat kelas menengah melalui peningkatan industrialisasi dan hilirisasi yang masif. Tidak saja hilirisasi mineral dan tambang, tetapi juga hilisasi pangan dan holtikultura.
“Saya ingin meyakinkan masyarakat Indonesia, bahwa kita sedang berada pada jalur formasi penyelenggaraan Indonesia sebagai negara kuat. Mewujudkan impi dan cita-cita kita yang terpatri dalam Pancasila dan UUD 1945,” pungkasnya.
Sabtu, 02/05/2026
