Ilustrasi pengumpulan minyak jelantah (Foto: madaniberkelanjutan)
JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan apresiasi inovasi pengolahan minyak jelantah menjadi bahan bakar pesawat (avtur) di Kilang Cilacap. Program ini melibatkan ibu-ibu PKK di Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang mengumpulkan minyak bekas untuk diolah jadi avtur.
Rohmat menilai langkah tersebut sebagai bagian dari upaya pemanfaatan limbah sekaligus penguatan ketahanan energi nasional. Ia pun menyebut program tersebut sebagai terobosan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat.
“Tadi Bapak GM MOR IV menyampaikan bahwa di Semarang, di MOR IV Semarang, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada ibu-ibu dari PKK yang mengumpulkan minyak jelantah ini yang diolah di Kilang Cilacap untuk dijadikan avtur,” ujar Rokhmat Ardiyan.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Barat ini menegaskan bahwa minyak jelantah yang selama ini dianggap sebagai limbah berbahaya kini memiliki nilai tambah ekonomi setelah diolah menjadi energi baru.
“Ini adalah terobosan yang sangat positif, di mana minyak jelantah atau minyak sampah yang bisa menjadi limbah berbahaya, kini diubah menjadi avtur,” jelasnya.
Menurut Rokhmat, keterlibatan masyarakat, khususnya kelompok ibu-ibu PKK, menjadi bagian penting dalam rantai pasok ekonomi sirkular. Selain mengurangi limbah rumah tangga, program ini juga berpotensi membuka sumber pendapatan baru di tingkat lokal.
Dengan demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mendorong Pertamina untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjaga ketersediaan energi nasional, termasuk BBM dan LPG. Hal ini guna memperkuat ketahanan energi Indonesia.
“Harapannya Pertamina meningkatkan kinerja, meningkatkan stok BBM dan LPG, sehingga bisa terwujud ketahanan energi, swasembada energi, dan kemandirian energi,” ujar dia.
Program pengolahan minyak jelantah menjadi avtur ini dinilai sebagai contoh nyata sinergi antara masyarakat, BUMN, dan pemerintah dalam mendukung transisi energi berkelanjutan sekaligus memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
