Biaya Politik Mahal, BAM DPR Dorong Reformasi Ekosistem Pemilu

Agus Mughni Muttaqin | Senin, 24/11/2025 21:59 WIB


Negara harus segera antisipasi memburuknya kualitas demokrasi akibat maraknya praktik politik uang dan tingginya biaya politik yang menjerat para calon legislatif di seluruh Indonesia Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa (Foto: DPR)

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan bahwa negara harus segera mengantisipasi memburuknya kualitas demokrasi akibat maraknya praktik politik uang dan tingginya biaya politik yang menjerat para calon legislatif di seluruh Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Agun setelah berdialog dengan mahasiswa, akademisi dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Ciamis dalam rangkaian kegiatan festival aspirasi BAM, pada Senin (24/11). Aspirasi mengenai kegelisahan publik terhadap sistem pemilu disampaikan langsung kepada BAM dalam forum dialog tersebut.

Agun menyoroti fenomena mahalnya biaya politik yang kini mencapai puluhan miliar rupiah untuk satu calon, bahkan tidak jarang berujung pada kegagalan terpilih dan penyitaan aset. Menurutnya, kondisi ini merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan demokrasi dan kesempatan generasi muda untuk tampil di panggung politik.

“Ini masalah nasional, bukan hanya di Ciamis. Biaya politik sudah mencapai puluhan miliar. Ada yang tidak terpilih, ada yang sampai asetnya tersita. Kalau tidak segera diantisipasi, peluang anak muda, mahasiswa, dan aktivis untuk tampil di parlemen akan semakin hilang,” kata Agun.

Baca juga :
Menko PM Ajak Puluhan Media Homeless Perkuat Kolaborasi untuk Pemberdayaan

Dia memastikan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa ke mekanisme BAM di DPR RI, termasuk masukan yang disampaikan Bupati Ciamis. Catatan-catatan tersebut akan digodok untuk mendorong perbaikan menyeluruh pada ekosistem pemilu nasional.

Baca juga :
Wanti-wanti Legislator PDIP soal Pelaksanaan Haji di Tengah Konflik Timteng

“Mulai dari Ciamis, seluruh masukan ini akan kami bawa ke Ketua BAM, Pak Aher, dan diproses menjadi dokumen resmi. Harapannya pada 2026 perubahan ekosistem pemilu, mulai dari penyelenggaraan, peserta, pemilih, hingga aparatur, bisa mulai diwujudkan,” kata Politisi Partai Golkar itu.

Ia menekankan bahwa reformasi yang dimaksud bukan hanya pada aturan teknis, tetapi juga menyentuh proses rekrutmen penyelenggara pemilu dan penguatan independensi KPU agar tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Baca juga :
MPR Gandeng UII Dorong Penguatan Kajian Konstitusi dan Sosialisasi Empat Pilar

“Pemilu harus semakin berintegritas, semakin murah, dan menghasilkan yang terbaik. Itu hanya mungkin kalau ekosistemnya kita benahi total,” tambahnya.

Agun menegaskan bahwa forum aspirasi di Ciamis bukan sekadar kegiatan lokal, tetapi menjadi bagian dari gerakan nasional BAM untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. Pemikiran yang berkembang akan disusun sebagai rekomendasi kebijakan nasional ke depan.

Di akhir kegiatan, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kampus dan media yang mendukung penyelenggaraan dialog terbuka ini sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara luas.

 
 
Ikuti Update katakini.com di

Google News: https://bit.ly/4qCOURY
Terbaru: https://katakini.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/katakinidotcom/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD :
BAM DPR Agun Gunandjar Sudarsa Reformasi Ekosistem Pemilu Biaya Politik