Legislator PKS Sambut Baik Rencana Prabowo Kurangi Jumlah BUMN

Agus Mughni Muttaqin | Selasa, 21/10/2025 15:45 WIB


Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyambut baik rencanaPresiden Prabowo kurangi jumlah BUMN Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Nevi Zuairina (Foto: liputan6.com)

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Faksi PKS, Nevi Zuairina menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan dan pengurangan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Nevi Zuarina, langkah tersebut sejalan dengan semangat efisiensi, sinergi antarperusahaan negara, serta peningkatan daya saing BUMN agar lebih sehat dan profesional.

“Sudah saatnya BUMN kita disederhanakan, dari segi jumlah agar fokus pada sektor strategis dan mampu bersaing secara global. Banyak BUMN yang tumpang tindih fungsinya, bahkan terus merugi. Restrukturisasi menjadi langkah tepat untuk mengurangi beban negara dan memperkuat tata kelola,” ujar Nevi Zuairina melalui keterangan tertulisnya dikutip Selasa (21/10).

Politikus PKS ini menilai, pengurangan jumlah BUMN akan mendorong efisiensi operasional dan finansial, memperjelas tugas dan fungsi antarentitas, serta meningkatkan kepercayaan investor melalui praktik Good Corporate Governance (GCG) yang lebih kuat.

Baca juga :
Baleg DPR Soroti Putusan MK, Hanya BPK yang Berwenang Hitung Kerugian Negara

Ia menegaskan bahwa negara cukup mempertahankan BUMN yang berperan strategis di bidang energi, pertahanan, kesehatan, dan infrastruktur vital, sementara sektor non-strategis bisa diserahkan kepada swasta.

Baca juga :
Apakah Diperbolehkan Mencuri karena Kelaparan dalam Islam?

Namun, legislator asal Sumatera Barat II ini juga menekankan pentingnya kehati-hatian agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah baru.

“Risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), hilangnya layanan publik, hingga potensi kerugian aset negara harus diantisipasi. Pemerintah wajib menyiapkan kompensasi dan reskilling bagi pekerja yang terdampak,” tegasnya.

Baca juga :
Waka Baleg DPR: Putusan MK Pertegas Kewenangan BPK Hitung Kerugian Negara

Nevi juga mengingatkan agar proses merger, likuidasi, atau konsolidasi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Komisi VI DPR RI, lanjutnya, akan mengawasi penuh kebijakan ini agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau praktik jual murah aset negara.

Ia mencontohkan beberapa BUMN bermasalah seperti PT Kertas Leces, PT Industri Sandang Nusantara, dan PT Industri Gelas yang perlu penanganan tegas, serta BUMN besar seperti Waskita Karya, Merpati, Biofarma, dan Krakatau Steel yang harus dikelola dengan cermat karena menyangkut pelayanan publik dan penugasan pemerintah.

“Saya Fraksi PKS mendukung langkah efisiensi ini selama tujuannya untuk memperkuat ekonomi nasional, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun semua prosesnya harus transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan publik,” tutup Nevi Zuairina.

 

Ikuti Update katakini.com di

Google News: https://bit.ly/4qCOURY
Terbaru: https://katakini.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/katakinidotcom/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD :
Info DPR Nevi Zuairina Legislator PKS Prabowo Subianto pengurangan BUMN