Anggota DPR Sebut Kopdes Merah Putih jadi Penggerak Pemerataan Ekonomi

Agus Mughni Muttaqin | Senin, 08/09/2025 12:15 WIB


Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyebutkan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan astacita Presiden Prabowo Subianto sangat penting untuk mendorong kemandirian ekonomi. Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: dpr

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyebutkan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang merupakan astacita Presiden Prabowo Subianto sangat penting untuk mendorong kemandirian ekonomi.

“Dengan basis di desa dan kelurahan, koperasi ini diharapkan menjadi penggerak pemerataan ekonomi sekaligus instrumen pemberantasan kemiskinan,” kata Nevi dalam keterangannya, Senin (8/9).

Dia menjelaskan, dukungan pemerintah terhadap program tersebut melalui PMK Nomor 63 tahun 2025 yang mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp16 triliun dari SAL 2025 untuk mendukung KDMP dan KKMP, merupakan momentum besar untuk menguatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa.

“Kalau koperasi melemah, yang diuntungkan hanyalah oligarki dan kapitalisme. Sebaliknya, bila koperasi kuat, rakyatlah yang akan menikmati hasilnya,” terangnya.

Baca juga :
Baleg DPR Soroti Putusan MK, Hanya BPK yang Berwenang Hitung Kerugian Negara

Selain itu, dilanjutkan Nevi, hadirnya Koperasi Merah Putih diharapkan dapat membawa dampak luas. Mulai dari menciptakan lapangan kerja baru, menekan peran tengkulak, mengendalikan inflasi, hingga memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok.

Baca juga :
Apakah Diperbolehkan Mencuri karena Kelaparan dalam Islam?

“Momentum ini harus kita jaga bersama. Koperasi Merah Putih bukan hanya untuk kepentingan desa, tapi untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan,” katanya.

Kendati begitu, Nevi juga menekankan pentingnya keberadaan tenaga akuntansi yang mumpuni agar pencatatan keuangan koperasi dilakukan secara transparan dan sesuai standar. Karena penguatan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan.

Baca juga :
Waka Baleg DPR: Putusan MK Pertegas Kewenangan BPK Hitung Kerugian Negara

“Tanpa akuntan yang kuat, risiko korupsi dan manipulasi di tingkat desa atau kelurahan bisa saja terjadi. Ini harus kita cegah sejak awal,” tandasnya.

 

Ikuti Update katakini.com di

Google News: https://bit.ly/4qCOURY
Terbaru: https://katakini.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/katakinidotcom/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD :
Info DPR Nevi Zuairina Kopdes Merah Putih Pemerataan Ekonomi