Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sidang tahunan MPR RI 2025 (Foto: Ist/Katakini.com)
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa rakyat menaruh harapan besar, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan nasional akan semakin berpihak kepada kehidupan rakyat.
Dalam mewujudkan harapan tersebut, lanjut Puan, DPR RI melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, akan menjalankan perannya sebagai mitra konstitusional Pemerintah dalam menyukseskan Pembangunan Nasional.
"DPR RI akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku, berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan rakyat," kata Puan.
Hal tersebut disampaikan Puan saat berpidato Pembukaan Sidang Tahunan, sesaat sebelum Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026yang digelar di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Dalam kesempatan itu, Puan mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah yang diputuskan demi kepentingan sesaat bisa saja menjadi beban negara di masa depan.
Ia mengatakan bahwa pembangunan bukan proses instan dan hasilnya tidak bisa dirasakan dalam waktu yang singkat.
"Kebijakan yang hanya berorientasi pada kepentingan sesaat, sebesar apa pun tampaknya hari ini baik, akan tetapi dapat berisiko menjadi beban negara di masa depan," kata Puan.
Lebih lanjut, Puan mengatakan bahwa DPR RI bersama Pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan negara — baik dalam politik hukum, politik pertahanan, politik pembangunan, maupun politik anggaran — dirumuskan secara cermat, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh manfaat dan risiko, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
"Setiap kebijakan harus berorientasi sepenuhnya pada kepentingan rakyat, bukan semata pada kepentingan sektoral atau kepentingan jangka pendek," kata dia.
Puan pun menekankan bahwa masa sidang tahun kedua ini merupakan momentum strategis bagi DPR RI dan Pemerintah untuk melakukan penguatan arah kebijakan negara secara menyeluruh.
Jum'at, 10/04/2026
