Anggota Knesset, parlemen Israel, menghadiri pertemuan di Yerusalem, 27 Maret 2023. REUTERS
YERUSALEM - Salah satu partai ultra-Ortodoks Israel, United Torah Judaism, mengatakan akan keluar dari koalisi berkuasa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena perselisihan berkepanjangan mengenai kegagalan menyusun RUU yang membebaskan siswa yeshiva dari wajib militer.
Enam dari tujuh anggota UTJ yang tersisa, yang terdiri dari faksi Degel Hatorah dan Agudat Yisrael, menulis surat pengunduran diri. Yitzhak Goldknopf, ketua UTJ, telah mengundurkan diri sebulan yang lalu.
Hal itu akan membuat Netanyahu memiliki mayoritas tipis, yaitu 61 kursi di Knesset, atau parlemen, yang beranggotakan 120 orang.
Belum jelas apakah Shas, partai ultra-Ortodoks lainnya, akan mengikuti langkah tersebut.
Degel Hatorah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa setelah berunding dengan para rabi utamanya, "dan setelah berulang kali pemerintah melanggar komitmennya untuk memastikan status siswa yeshiva suci yang tekun belajar (para anggota Knesset) telah mengumumkan pengunduran diri mereka dari koalisi dan pemerintah."
Partai-partai Ultra-Ortodoks berpendapat bahwa rancangan undang-undang (RUU) untuk membebaskan siswa yeshiva merupakan janji utama dalam perjanjian mereka untuk bergabung dengan koalisi pada akhir tahun 2022.
Seorang juru bicara Goldknopf mengonfirmasi bahwa secara keseluruhan, tujuh anggota Knesset dari UTJ akan meninggalkan pemerintahan.
Anggota parlemen Ultra-Ortodoks telah lama mengancam akan meninggalkan koalisi terkait RUU wajib militer.
Beberapa partai keagamaan dalam koalisi Netanyahu mengupayakan pembebasan bagi siswa seminari Yahudi Ultra-Ortodoks dari wajib militer di Israel, sementara anggota parlemen lainnya ingin menghapuskan pembebasan tersebut sepenuhnya.
Kaum ultra-Ortodoks telah lama dibebaskan dari wajib militer, yang berlaku bagi sebagian besar pemuda Israel lainnya, tetapi tahun lalu Mahkamah Agung memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk mengakhiri praktik tersebut dan mulai mewajibkan siswa seminari.
Netanyahu telah berupaya keras untuk menyelesaikan kebuntuan dalam koalisinya terkait RUU wajib militer baru, yang telah menyebabkan krisis saat ini. Pengecualian tersebut, yang berlaku selama beberapa dekade dan selama bertahun-tahun telah menyelamatkan banyak orang, telah menjadi topik hangat di Israel karena militernya masih terlibat dalam perang di Gaza.
Selasa, 14/04/2026
Jum'at, 10/04/2026
