Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto: dpr
JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengusulkan perlu adanya mekanisme reward and punishment bagi pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki tingkat perundungan tinggi.
Saat ini, menurutnya, pemerintah daerah dalam menangani kasus bullying cenderung hanya business as usual.
“Saya mengusulkan bagi pemerintah daerah yang lalai dan abai dan saat yang sama terjadi banyak tingkat perundungan ini tinggi, baik yang terjadi di sekolah maupun di luar sekolah, setelah pemerintah nanti melakukan evaluasi dan pemantauan. Saya setuju ada mekanisme reward and punishment,” ujarnya seperti dilansir dpr.go.id, Rabu (25/9/2024).
Untuk memastikan Pemda serius dalam menangani tindakan perundungan ini, Politisi Fraksi PKB itu juga mengusulkan untuk menerapkan punishment dengan mengurangi Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD).
“Jadi dana transfer ke daerah dan transfer dana desanya dikurangi saja sebagai bagian dari tanggung jawab ketika perundungan terjadi tinggi dan terus menerus di daerahnya masing-masing itu. Saya kira ini perlu sebagai bagian dari kita memastikan Pemda serius menangani tingkat bullying,” tegasnya.
Di samping itu, ia juga menyarankan Pemerintah untuk memproteksi secara serius mengenai kemudahan akses platform-platform media yang menyuguhkan konten-konten yang mengandung tingkat bullying dan kekerasan seksual yang sangat tinggi.
