Tiga bacapres makan siang bersama Presiden Joko Widodo
JAKARTA - Pemerintah diharuskan mencari tambahan anggaran untuk merealisasikan program makan siang dan susu gratis yang diinisiasi Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab jika tidak, kondisi keuangan Indonesia bisa semakin anjlok karena besarnya anggaran program makan siang dan susu gratis itu.
Terkait hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing melihat rencana pemerintah menggunakan dana BOS untuk program tersebut sangat tidak masuk akal. Menurutnya sudah menjadi kewajiban jika program baru harus menggunakan anggaran baru.
"Program baru yang ditawarkan oleh pemerintah baru harus memiliki sumber pendanaan baru," kata Emrus, Senin (4/3).
Emrus mengatakan, program makan siang dan susu gratis tidak seharusnya menyatut anggaran dana BOS. Menurutnya, itu hanya akan membebani sektor-sektor lain yang terkait.
Ia melihat, jika renacana itu dilakukan maka berpotensi meningkatkan utang negara. Prabowo dan Gibran mesti bijak dalam menyiapkan anggaran baru agar tidak merusak APBN Indonesia.
"Sumber pendanaan program baru tidak seharusnya dipindahkan dari pos lain di APBN, karena hal ini dapat mengurangi anggaran di sektor lain.
Idealnya, program baru harus memiliki sumber pendanaan baru yang tidak mengganggu anggaran di sektor lain, seperti pos baru di APBN," ucapnya.
Ia mengutarakan jika pemerintah seharusnya lebih memfokuskan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya alam dan pemberantasan korupsi. Dengan begitu, juga akan meningkatkan rasio pendapatan negara sehingga bisa menjalankan program baru yang membutuhkan banyai biaya.
"Seharusnya untuk menambah dana tersebut dengan cara menambal korupsi dan mengurangi anggaran makan siang gratis dan lainnya.
Saya menyarankan untuk mengelola sumber daya alam secara optimal sebagai sumber pendanaan baru," pungkasnya.
Selasa, 14/04/2026
Jum'at, 10/04/2026
