JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi meminta agar tidak ada basa-basi dalam menghukum para gembong pengedar narkoba, serta semua putusan harus berdasarkan asas penegakan hukum. Ia juga mengharapkan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba dapat lebih serius dan ditingkatkan lagi.

“Jika persoalan narkoba sudah berstatus darurat narkoba, saya minta kepada Kepala BNNP beserta Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) agar bisa lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan. Jika persoalan narkoba sudah ditingkat bos-bosnya pengedar lebih baik hukum mati saja, jangan basa-basi harus dipenjara,” kata Habib Aboe Bakar Al-Habsyi seperti dilansir dpr.go.id, Jumat (14/10/2022).

Ia pun, menilai permasalah narkoba sebagai masalah klasik yang tidak pernah ada perubahan, seperti halnya di Provinsi Sulsel angka kasus narkoba mengalami fluktuasi yang berujung pada kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. "Permasalahan darurat narkoba bukan hanya di Sulsel saja namun di seluruh Indonesia, jadi jangan lagi ada main-main terhadap persoalan ini, perlu pengawasan yang lebih ketat lagi. Jangan sampai BNN dan BNNP sudah ada, namun permasalahan narkoba lebih banyak lagi, itu tidak benar kalau seperti itu,” tegas Habib.

Tidak hanya persoalan narkoba, Habib pun, menyoroti kasus tindak pidana korupsi yang dinilai cukup serius. "Saya meminta Polda Sulsel agar lebih tajam lagi, lebih mengaktifkan badan tipikornya supaya temuan-temuan kerugian negara bisa lebih baik lagi, dan mencegah kerugian negara lebih besar,” ungkap Legislator Dapil Kalimantan Selatan I ini.

Sementara Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana menjelaskan bahawasanya Polda dengan BNNP sudah melakukan berbagai langkah-langkah dalam mengatasi darurat narkoba. “Saya sampaikan dalam pertemuan hari ini, dalam mengatasi darurat narkoba kita sepenuhnya melakukan perang terhadap narkoba, semua kekuatan diturunkan dan polda terus melakukan langkah-langkah dalam pemberantasan narkoba untuk pencegahan,” ucapnya.