Ada RUU mengenai Keimigrasian yang belum masuk dalam proyek prioritas nasional
Data dari Pribudiarta juga mengungkap bahwa sejak 2021, hanya ada 58 daycare yang terdata secara resmi di seluruh Indonesia.
Negara harus menjamin keamanan dan kebebasan bagi seluruh insan pers.
DPR RI melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad segera melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak.
Kasus Alex Denni pun dinilai harus dijadikan warning bagi Pemerintah untuk betul-betul mengecek rekam jejak calon pejabat bagi instansi negara.
Sahroni menilai putusan bebas terdakwa tersebut tidak mencerminkan keadilan
Dengan koordinasi yang lebih baik dan perhatian yang serius dari berbagai pihak, diharapkan penanganan kasus mafia tanah di Yogyakarta dan seluruh Indonesia dapat lebih efektif.
Sudah saatnya APH fokus pada bandar judi yang menjadi hulu dari kejahatan.
Mestinya hakim jauh lebih bijaksana dan menimbang banyak hal dari bukti-bukti yang ada.
Dengan memiskinkan bandar maka bisnis-bisnis narkoba lama-lama akan semakin hilang.
Pernah mengusulkan OTT itu bukan untuk mencari kesalahan dan mencari musuh politik.
Tidak ada salahnya bagi lembaga penegak hukum, seperti Polri, KPK, Kejagung, untuk mulai menyelidiki.
Fenomena judi online saat ini merambah ke semua elemen masyarakat, tak terkecuali orang-orang yang ada dalam institusi negara.
Kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat juga kerap menyita perhatian publik.
Wakil Jaksa Agung RI Sunarta mengatakan, untuk tahun 2025, Kejaksaan Agung RI butuhkan anggaran sebesar Rp26,54 triliun
Jika dibangun kantor perwakilan DPD di 38 provinsi diikuti dengan pengadaan pegawainya dimulai dengan pejabat dan staff, maka akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
Komisi III meminta penjelasan Dewan Pengawas KPK terkait pelaksanaan fungsi pengawasan internal Komisi Pemberantasan Korupsi.
Saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM.
Pekan lalu beredar kabar terkait diciduknya seorang anggota Densus 88 Polri di sebuah restoran makanan Prancis di Cipete, Jakarta Selatan.
Panja Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menyetujui DIM RUU tentang Mahkamah Konstitusi dan memutuskan bahwa pembahasan RUU tersebut dilanjutkan pada Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I atau Rapat Kerja di Komisi III.
