JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menilai pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan, agar seluruh warga memperoleh akses yang layak terhadap layanan dasar.

Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya pemberitaan mengenai penghentian sementara subsidi APBN untuk pelayaran perintis di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta beredarnya video evakuasi pasien di pesisir selatan Pulau Taliabu, Maluku Utara, yang harus dirujuk ke rumah sakit menggunakan perahu.

"Infrastruktur seharusnya bisa menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga transportasi yang menjadi kebutuhan hidup warga sehari-hari," kata Irine dalam keterangannya, Senin (20/7).

Legislator Daerah Pemilihan Maluku Utara itu merasa, peristiwa evakuasi pasien di Taliabu menjadi gambaran masih besarnya tantangan konektivitas di wilayah kepulauan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memperoleh akses infrastruktur yang memadai untuk mendapatkan layanan publik.

“Miris dan sedih saat kita melihat masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Banyak wilayah di Indonesia Timur belum mendapatkan keadilan infrastruktur,” ujarnya.

Irine menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi geografis, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya perencanaan pembangunan yang menempatkan layanan publik sebagai prioritas utama.

“Ketika pasien harus diangkut menggunakan perahu dan melewati ombak untuk menuju rumah sakit akibat keterbatasan akses darat maupun sarana transportasi, persoalan yang dihadapi bukan hanya keterisolasian wilayah, tetapi juga efektivitas perencanaan pembangunan yang belum mengintegrasikan kebutuhan layanan publik sebagai prioritas utama,” katanya.

Selain itu, Irine turut menyoroti informasi mengenai penghentian sementara layanan pelayaran perintis bersubsidi di sejumlah rute di NTT akibat keterbatasan anggaran. Menurutnya, kapal perintis merupakan urat nadi mobilitas masyarakat sekaligus jalur distribusi logistik di daerah kepulauan.

“Program kapal perintis seperti ini adalah layanan yang sangat mendasar dan sangat dibutuhkan masyarakat di daerah terpencil. Jika dihentikan, ini sama saja dengan mengisolasi mereka,” tegasnya.

Meski Kementerian Perhubungan telah memastikan layanan angkutan perintis tetap beroperasi hingga akhir 2026 dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyatakan kesiapan kembali mengoperasikan layanan penyeberangan kapal perintis di NTT, Irine meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap wilayah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi.

Menurutnya, anggaran negara seharusnya diprioritaskan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Di pusat ada banyak sekali program-program seremonial, atau program dengan anggaran besar namun dampak bagi masyarakat sangat kecil. Sementara di daerah, layanan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat justru terabaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak cukup diukur dari banyaknya proyek yang selesai dibangun, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam memperoleh layanan dasar.

“Di daerah kepulauan, pembangunan dermaga pelayanan masyarakat dan jalur transportasi antarpulau yang aman menjadi kebutuhan primer bagi mereka. Saat mereka tak memiliki akses darat, lalu akses transportasi laut pun dihentikan, mana keberpihakan negara untuk mereka?” katanya.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Irine juga mendorong pemerintah memastikan tersedianya layanan dasar seperti ambulans laut serta memperkuat konektivitas antarpulau agar investasi infrastruktur benar-benar berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Politikus PDIP ini menambahkan, Komisi V DPR RI bersama Pimpinan DPR akan meminta penjelasan pemerintah terkait persoalan layanan kapal perintis di NTT serta mencari solusi agar pelayanan publik di wilayah kepulauan tetap berjalan.

“Kita akan coba mencari solusi yang bisa kita dorong kepada pemerintah, sehingga hak-hak dasar masyarakat terhadap pemenuhan layanan publik benar-benar hadir di tengah mereka, khususnya bagi warga terpencil di daerah kepulauan,” tutup Irine.