katakini.com

Dasco: Komisi II DPR RI Siap Bahas Revisi UU Pemilu

Pimpinan Komisi II menyatakan bahwa untuk rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Pemilu, Komisi II dari semua partai yang ada itu sudah siap

Kantor BGN Diperiksa, Dasco: Serahkan ke Penegak Hukum

Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi IX kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan.

Dasco Nilai Langkah Prabowo Evaluasi Pimpinan BGN Tepat

Nah, sehingga kami harapkan dengan adanya evaluasi ini yang dilakukan secara menyeluruh, BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat

Legislator PKB Minta Kuota Beasiswa S1 Guru Ditambah

Saya mendukung penuh program penyediaan 150 ribu beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang D4 maupun S1

Legislator PKB Usul Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Diterapkan Bertahap

Politisi dari Fraksi PKB ini mengatakan jika saat ini kesiapan pemerintah belum menyeluruh, pembelajaran bahasa Prancis itu bisa menjadi mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah tertentu

Timwas Haji Soroti Masalah Armuzna, Bus Terlambat hingga Jamaah Seperti Ikan Pindang

Rieke Diah Pitaloka Yakin Pemerintah Tak Pandang Bulu Sikat Mafia Haji

Saya yakin Pemerintah tidak akan ragu #sikatMafiaHaji tanpa pandang bulu. Bismillah Allah buka kebenaran dan siapapun dan apa pun kedzoliman

Komisi V DPR Dukung Peningkatan BSPS Sentuh Langsung Kebutuhan Rakyat

Program BSPS ini betul-betul menyentuh masyarakat. Karena itu kami mengapresiasi peningkatan target dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit dan Komisi V DPR RI siap mendukung penuh apabila ke depan ditingkatkan hingga dua juta unit

DPR Minta Kemenkeu Tak Jalan Sendiri Tangani Pasca Banjir Sumatera

Menteri Keuangan kepada media menyebut ada Rp60 triliun anggaran hasil efisiensi untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp8,4 triliun tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini

Anggota DPR Dorong SNI jadi Instrumen Kedaulatan Negara Hadapi Persaingan Global

SNI harus kita dorong menjadi instrumen kedaulatan. Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna standar global, tetapi harus menjadi penentu

Legislator PKS Wanti-wanti Sanksi Caleg Perempuan Jangan jadi Bumerang Demokrasi

Saya memahami logika MK bahwa sebuah aturan akan sulit efektif jika tidak disertai konsekuensi yang tegas. Selama ini ketentuan afirmasi perempuan sering dipandang sebagai kewajiban administratif yang dapat dinegosiasikan

Anggota DPR Minta Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis Tak Diplintir

Bahtra meminta publik tidak memelintir kunjungan tersebut menjadi polemik politik hanya karena bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Adha.

Timwas DPR Usul Penambahan Petugas Kesehatan-Fasilitas Medis Haji

Jumlah petugas kesehatan dan fasilitas medis yang digunakan untuk melayani jemaah haji saat ini belum ideal.

Legislator PDIP: TPPO Sudah jadi Suatu Fenomena di Republik Ini

Indonesia ini jadi salah satu sumber tindak pidana perdagangan orang juga jadi target destinasi tindak pidana juga menjadi transit tindak pidana perdagangan orang

Legislator PKB: Upaya Pengembangan UMKM Tak Boleh Berhenti pada Tataran Teoritis

Legislator dari Fraksi PKB ini menambahkan, kondisi UMKM di Indonesia saat ini masih membutuhkan dukungan dari berbagai sisi

DPR Dorong Literasi Digital untuk Cegah Penyebaran Radikalisme di Ruang Siber

Deputi Persidangan DPR RI, Suprihartini menegaskan pentingnya literasi digital sebagai upaya pencegahan penyebaran radikalisme dan ekstremisme di ruang siber

DPR Soroti Kebingungan Mandat LPEI: Motor Pembiayaan Ekspor Nasional

Komisi XI DPR menyoroti arah kebijakan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang dinilai mulai melenceng dari mandat awal pembentukannya. 

DPR: UMKM Ekspor Jangan Cuma Jargon, Akses SNI Harus Dipermudah

Komisi VII mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi SNI.

DPR Sebut Roadmap AI Belum Jawab Tantangan Kedaulatan Digital

Komisi I menyoroti roadmap kecerdasan artifisial (AI) nasional yang dinilai masih bersifat normatif dan belum menjawab tantangan kedaulatan digital Indonesia.

Timwas Haji DPR Sebut Keberadaan Entitas seperti BPKH Sangat Diperlukan

DPR RI saat ini mendorong revisi Undang-Undang BPKH agar lembaga tersebut memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam mengoptimalkan pengelolaan dana haji