Kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga serta menekan daya beli
Akuntabilitas dan komunikasi publik yang terbuka harus dijaga agar masyarakat memahami arah penggunaan dana haji
Harus diakui plastik sudah menjadi kebutuhan premier masyarakat sehari-harinya. Dan saat harga plastik melonjak, sektor domestik pun menjadi ikut terdampak besar
Baleg DPR menyebut usulan peningkatan dana otonomi khusus (otsus) menjadi 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional merupakan hal yang logis.
Fraksi PKB DPR dapat penghargaan KWP Award 2026 dari Koordinatoriat Wartawan Parlemen kategori Fraksi Peduli Eksistensi dan Pengembangan Pendidikan Pesantren.
Manfaatnya apa untuk orang Aceh? Itu dulu yang harus dijawab. Demikian juga untuk Papua, Kalimantan Timur, dan Riau
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah
DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima RUU baru.
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima penghargaan dari forum pers DPR, Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan kehadiran BSDI ditujukan untuk memperkuat tata kelola data nasional secara terpadu dan terstruktur
Ia menilai, ketiadaan pengaturan yang komprehensif dalam peraturan presiden terkait peran BPKP berpotensi menimbulkan bias kewenangan. Terlebih, hasil audit BPKP kerap dijadikan rujukan dalam penegakan hukum
Kami mengapresiasi BEM FH UI dan IKM FH UI yang merespons cepat kasus kekerasan seksual ini dengan menggelar semacam ‘RDPU’ secara terbuka.
Saya beberapa kali ke sana, sangat minim sekali fasilitasnya dan anggarannya. Saya berharap karena di sana juga sebagai penyangga paru-paru dunia.
Sebagai tindak lanjut, Baleg DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) terkait pengawasan dan evaluasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan mengundang sejumlah pihak
Bob Hasan mengatakan, Baleg DPR sedang membahas sejumlah undang-undang yang berdampak karena putusan MK mengenai kewenangan menghitung kerugian negara
Putusan MK nomor 28 ini memperkuat sebenarnya putusan MK sebelumnya juga, yang sudah menyatakan bahwa BPK adalah lembaga auditor negara yang bisa menyatakan kerugian negara
Komisi VIII menegaskan bahwa tambahan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah, melainkan harus menjadi tanggung jawab negara
Sebagai Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan, kami memandang bahwa pelaksanaan ibadah haji di tengah dinamika konflik di Timur Tengah memang harus disikapi dengan kehati-hatian
Dorongan itu disampaikan Lalu merespons kasus pelecehan yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI)
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia, termasuk infrastruktur pada layanan pendidikan
