Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menolak usulan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin mempersempit definisi tindak pidana korupsi di Indonesia dengan standar internasional
Anggota DPR RI Rizki Faisal mendorong pemerintah mengkaji penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan kejahatan pasar modal.
Anggota Komisi IV DPR RI Robert J. Kardinal meminta penyidikan dilakukan menyeluruh agar korporasi yang terbukti melanggar hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.
Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty mengingatkan pemerintah agar mewaspadai praktik alih fungsi lahan bekas kebakaran dan lahan menjadi kebun sawit
Saya ingin bertanya secara terbuka, sampai kapan kita, rakyat Indonesia, akan menghirup asap yang sangat menyakitkan ini?
Kementerian Kehutanan, tidak bisa terus berlindung di balik alasan kemarau panjang, fenomena El Nino, maupun sulitnya medan pemadaman.
Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai keterlambatan penanganan atau ego sektoral membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian
Tanpa kehati-hatian, instrumen ini justru rentan berubah menjadi bumerang yang menggerus kepastian hukum dan demokrasi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim atau Nunik meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan potongan komisi aplikasi ojek online (ojol) sebesar 8 persen
Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendesak Pemerintah Azerbaijan mencabut larangan penggunaan jilbab bagi perempuan muslim.
Ketergantungan terhadap pangan impor dinilai dapat meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap kenaikan harga komoditas dunia.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rizki Faisal, mendorong pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Di saat masyarakat menderita akibat bencana, sungguh menyakitkan jika pihak yang seharusnya bertanggung jawab membantu justru mengambil keuntungan dari dana kemanusiaan
Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengatakan, pihaknya mendesak instansi terkait mengambil langkah penanganan yang lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat.
Putusan MK Nomor 260/PUU-XXIII/2025 menjadi momentum untuk memperjelas kedudukan peradilan militer dan peradilan umum, khususnya dalam menangani tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI.
