KPK terus menelusuri sejumlah aset milik Anggota Polsek Cimanggis, Depok, Ipda Yayat Sudrajat yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kabupaten Bekasi.
Sejak September 2025 hingga hari ini Komisi III DPR RI telah melakukan penyusunan draf RUU berikut naskah akademik.
DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana menjadi RUU usul DPR
Komisi III DPR RI akan segera membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
KPK menelusuri aset villa di Segalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada Kamis, 1 Oktober 2026. Aset tersebut diduga milik Anggota Polsek Cimanggis, Depok, Ipda Yayat Sudrajat.
Komisi III DPR RI telah menghimpun aspirasi dari hampir 60 pihak dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.
Presiden sudah perintah juga, jika rakyat mau buka lahan, butuh alat berat, lebih baik lapor ke aparat, nanti dibantu, dan kita siapkan anggaran khusus
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bakal dikebut
Argadana Prasetya Wijaya dan Muhammad Aidil Fikri berhasil keluar sebagai Juara 2 Kategori Soccer Robot.
RUU Perampasan Aset Harus Cegah Perbedaan Nilai Kerugian Negara
Habiburokhman mengaku pernah berada di kubu oposisi pada periode pemerintahan sebelumnya
Komisi III DPR menegaskan proses penyusunan RUU tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menegaskan, masuknya judi online dalam cakupan tindak pidana yang menjadi basis perampasan aset masih terbuka untuk dibahas.
Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Komisi III DPR RI berkomitmen memastikan RUU Perampasan Aset menjadi payung hukum yang utuh, progresif, dan proporsional
Pokoknya itu kalau tindak pidana koruptor, ya itu aset yang dirampas
Sejauh ini ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan untuk dapat dikenakan perampasan aset
Apa yang dilakukan oleh pimpinan DPR tersebut sudah sangat tepat dalam upaya mendengarkan masukan dari rakyat Indonesia.
Kewenangan setiap institusi dari tracing hingga pengembalian aset harus tegas, transparan, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan