katakini.com

Rieke: RUU Perampasan Aset Kuat Merampas, Kuat Melindungi, Pastikan Aset Kembali kepada yang Berhak

Kewenangan setiap institusi dari tracing hingga pengembalian aset harus tegas, transparan, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan

Siap Lepas Jabatan, Pimpinan DPR Janji RUU Perampasan Aset Disahkan Desember 2026

Yusril Tegaskan Komitmen Pemerintah Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Kalau ditanya apakah pemerintah sudah siap, ya sudah siap. Dari kemarin-kemarin pun pemerintah sudah siap dan sudah ada arahan Presiden kepada para menteri terkait untuk segera menyelesaikan RUU Perampasan Aset ini

DPR Tegaskan Komitmen Sahkan RUU Perampasan Aset 15 Desember 2026

Ketua Komisi III DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Selesai Desember 2026

Pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi. 

DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Dibahas Hati-hati, Bukan Diperlambat

Iran Kaji Penyerangan Aset Militer AS di Eropa

Iran mengkaji kemungkinan menyerang aset militer Amerika Serikat (AS) di Eropa.

Komisi III Kebut Bahas RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Target Selesai Desember

Konsep dan rancangan UU Perampasan Aset adalah hal yang sama sekali baru di Indonesia.

Bob Hasan Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuk Pasal Konkret

Perampasan aset harus digagas dalam bentuk apakah dia ini bagian daripada predikat crime, apakah merupakan pidana tambahan, apakah dia pidana asal, apakah pidana tambahan dalam konteks akibat perbuatan asal tadi

Pemerintah Serahkan Surpres ke DPR, Ada Calon Gubernur BI hingga Bos OJK

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, penyerahan surpres tersebut dilakukan setelah pemerintah berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI

BNI Gandeng Prasetiya Mulya, Perkuat Ekosistem Keuangan Kampus

BNI memperkuat penetrasi layanan di sektor pendidikan melalui kerja sama dengan Universitas Prasetiya Mulya

DPR Kaji Ganti Nama RUU Perampasan Aset, Ada Apa?

Dari perspektif tatanan hukum, ia menambahkan, istilah “perampasan aset” lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana.

RUU Perampasan Aset Harus Akomodasi Karakteristik Persoalan Hukum di Daerah

Kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan ekonomi

Pimpinan DPR Minta Komisi III Lanjut Bahas RUU Perampasan Aset

Komisi III yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas Undang-Undang Perampasan Aset, kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme

Saan Bantah DPR Tolak Sahkan RUU Perampasan Aset: Tahun Ini Kita Selesaikan

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan DPR berkomitmen menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset pada 2026

Legislator PDIP Dorong Pembentukan Badan Khusus Kelola Aset Rampasan

Menurut Nyoman, badan khusus tersebut idealnya tidak hanya bertugas mengelola aset yang telah disita, tetapi juga memiliki tim appraisal yang melakukan penilaian terhadap aset sejak tahap awal penyitaan

Habiburokhman Batah DPR Tolak Pengesahan RUU Perampasan Aset

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah narasi yang beredar di media sosial yang menyebut DPR RI menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Celah Legalkan Korupsi

Tanpa reformasi tata kelola, aset sitaan dan barang rampasan berpotensi menjadi objek penyalahgunaan kewenangan melalui manipulasi penilaian

Ancaman PHK Massal Menghantui, DPR Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja

Yang harus kita perhatikan adalah sektor usaha padat karya yang memiliki jumlah pekerja sangat banyak. Hari ini yang harus dipastikan adalah adanya bantalan yang menjadi penyangga kehidupan mereka apabila terjadi badai PHK

Fraksi PKS Berbelasungkawa atas Meninggalnya dr. Icha, Desak Evaluasi Sistem Perlindungan Nakes

Secara pribadi dan atas nama Fraksi PKS, kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya salah satu dokter terbaik di Nusa Tenggara Timur, yaitu Dokter Eliza (Icha)