Ali menyebut polemik TWK terjadi pada 2020. Sementara IPK Indonesia sempat naik tipis pada 2021 menjadi 38 dari tahun sebelumnya 37
Mungkin dari sisi gaji juga ada yang berbeda, pasti turun dari apa yang terjadi di KPK
Rekam jejak mantan pegawai KPK yang tidak lulus TWK menjadi keyakinan Polri untuk merekrut menjadi ASN Polri untuk memperkuat bidang-bidang yang ada di Korps Bhayangkara, khususnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Polri.
Keinginan Kapolri tersebut telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dengan mengirimkan surat permohonan pada hari Jumat (24/9).
Sebelumnya, Komnas HAM mengumumkan bahwa penyelidikan mereka terhadap proses TWK pegawai KPK menemukan ada setidaknya 11 jenis hak asasi manusia yang dilanggar dalam proses tersebut.
Argumen Ombudsman RI dan Komnas HAM menunjukkan triangulasi terhadap alih status pegawai KPK melalui asesmen TWK tidak relevan, tidak kredibel dan tidak adil.
Pada 27 Mei 2021 saat membawa kasus ini ke Komnas HAM, salah seorang pegawai KPK mengatakan persoalan ini akan selesai kalau Presiden propemberantasan korupsi.
Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengungkapkan bahwa pihak yang pertama kali mengusulkan TWK ialah BKN.
Menurut Ghufron, Ombudsman menandingi hingga mendahului proses konstitusional yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Proses TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu sendiri diselenggarakan oleh BKN
Menurut Bima, informasi mengenai proses pelaksanaan TWK tersebut hanya bisa dibuka oleh pengadilan.
“Inilah oknum yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia mengalami kemajuan, sehingga mengulang-ulang persoalan yang sudah dibahas dan diselesaikan oleh para pendiri bangsa,” kata Cak Nanto lagi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan sila pertama pada Pancasila menunjukkan Indonesia sebagai negara beragama dan menghormati keberadaan agama
Firli tidak memenuhi undangan debat terbuka dengan Giri membahas polemik TWK.
Dari 75 pegawai tak lolos TWK, hanya 24 orang yang dianggap masih bisa dibina dengan pendidikan kedinasan.
"KPK tidak jalan sendiri, ada Badan Kepegawaian Negara melalui proses dan sudah jalan. Substansi tesnya tentu sudah dihitung sedemikian rupa dengan tujuannya," katanya lagi.
Kami mengajak seluruh komponen bangsa yang masih hidup nurani kebangsaannya, untuk menolak TWK.
Kerja-kerja di KPK di seluruh kedeputian dilakukan tidak ada yang individual.
Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung.
